KATAMEDIA, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmen nyata dalam mengakselerasi pembangunan berbasis wilayah pinggiran.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Pemkab Kukar tengah merumuskan skema pengadaan fasilitas internet gratis secara serentak bagi 3.212 Rukun Tetangga (RT) di seluruh wilayah Kutai Kartanegara.
Langkah strategis ini disiapkan sebagai salah satu wujud optimalisasi pemanfaatan alokasi dana Program RT-KU Terbaik sebesar Rp50 juta per RT untuk triwulan akhir tahun 2026.
Di tengah penyesuaian alokasi anggaran dan keterbatasan waktu pelaksanaan, DPMD Kukar merancang program kerja prioritas yang dapat dieksekusi dengan cepat serta memberikan dampak langsung bagi kemajuan masyarakat.
Penyediaan perangkat internet beserta kuota gratis selama tiga bulan dipandang sebagai langkah presisi untuk memperkecil ketimpangan akses informasi di tingkat lingkungan.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas internet gratis ini mengacu pada petunjuk teknis (juknis) Program RT-KU Terbaik yang mencakup empat bidang utama: ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur skala kecil, dan operasional RT.
“Rencana kita salah satunya akan kita dorong untuk mengadakan peralatan internet desa gratis,” ujar Arianto, Jumat (16/10/2026).
Berdasarkan kalkulasi teknis DPMD Kukar, pengadaan perangkat Wi-Fi beserta pembiayaan paket data/kuota selama tiga bulan diperkirakan memerlukan alokasi anggaran yang sangat terjangkau, yaitu sekitar Rp12 juta per RT.
Dengan nilai tersebut, seluruh kawasan RT di Kukar memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati akses dunia digital, baik untuk mendukung kegiatan administrasi warga, pembelajaran siswa, maupun pengembangan ekonomi kreatif lokal.
“Di angka Rp12 juta itu semua perangkat bisa dibeli, sampai pembayaran kuota internetnya untuk tiga bulan, insyaallah bisa,” jelas Arianto.
Program internet gratis di ribuan RT ini juga selaras dengan janji kerja Bupati Kukar dalam mendorong transformasi digital hingga ke pelosok desa.
Saat ini, DPMD Kukar sedang melakukan simulasi akhir untuk mematangkan mekanismenya sebelum mendapatkan persetujuan resmi pimpinan daerah.
“Kalau nanti kita simulasikan, pimpinan setuju, insyaallah kita laksanakan,” tegasnya.
Melalui program yang responsif dan inklusif ini, Pemkab Kukar optimistis mampu mewujudkan tata kelola lingkungan RT yang modern, terhubung, dan berdaya saing di era digital.
“Itu kebutuhan yang memang sesuai janji Pak Bupati, sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).
