KATAMEDIA, Samarinda – Kesenjangan akses pendidikan di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian serius, terutama bagi daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Kaltim merancang pembangunan beberapa sekolah baru yang didukung penuh oleh DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyebut bahwa langkah pembangunan ini merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah yang akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah dan kesiapan infrastruktur.
“Tahun ini kalau untuk dibangun jelas ada, tetapi tentu secara bertahap ya, tidak semua tahun ini. Mungkin tahun ini ada beberapa sekolah, kemudian tahun berikutnya juga akan menyusul,” kata Agus.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan sekolah tidak hanya menyasar daerah pedalaman, tapi juga mencakup wilayah perkotaan yang kini mulai mengalami tekanan jumlah peserta didik. Dapil VI Kutai Timur, yang menjadi wilayahnya, menjadi salah satu prioritas pembangunan dua sekolah SMA baru.
“Contohnya di Bukit Timur, tahun depan itu akan dibangun dua sekolah SMA. Termasuk di Kabupaten Berau dan Paser yang juga akan dibangun sekolah negeri baru. Ini penting agar anak-anak tidak lagi kesulitan mencari sekolah,” jelasnya.
Agus juga mengingatkan bahwa kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan tidak luput dari perhatian, karena di sejumlah kawasan dalam kota, permintaan akan sekolah negeri masih belum tertutupi.
“Kita juga dorong pembangunan di kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda karena ternyata di beberapa kawasan dalam kota juga masih kekurangan sekolah negeri. Ini yang kadang tidak disadari,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan strategi pemerataan layanan pendidikan agar semua anak di Kaltim memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sekolah yang layak dan dekat dengan tempat tinggal mereka.
Dengan pembangunan sekolah baru secara bertahap ini, DPRD berharap ke depan tidak ada lagi siswa yang tertinggal pendidikan hanya karena kendala jarak atau keterbatasan daya tampung sekolah negeri. (Adv)
