Kelangkaan Solar di Kaltim Ganggu Usaha, DPRD Desak Revisi Distribusi Energi

ktmd - katamedia.co
Senin, 2 Jun 2025 01:57 WITA
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin

Samarinda, KATAMEDIA – Kelangkaan bahan bakar minyak, terutama jenis solar, kembali menjadi keluhan utama masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Timur. Di tengah statusnya sebagai daerah penghasil energi nasional, krisis ini dinilai ironis dan mencerminkan ketimpangan distribusi energi antarwilayah.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menyuarakan keluhan tersebut usai Rapat Paripurna DPRD. Ia mengungkapkan bahwa antrean solar di sejumlah SPBU bisa memakan waktu hingga dua hari, kondisi yang sangat tidak masuk akal bagi wilayah kaya energi seperti Kaltim.

Baca juga  Hilirisasi SDA Didorong, DPRD Kaltim Ingin Pengolahan Lokal Sawit dan Batubara

“Pengusaha kita ada yang sampai dua-tiga hari antre menunggu giliran pengisian solar. Di Pulau Jawa tidak pernah seperti itu. Lucu, kan? Kita yang punya sumber, tapi kita ikut menderita,” katanya.

Ia menambahkan bahwa permasalahan ini mengingatkannya pada pepatah lama, yang relevan dengan kondisi Kaltim saat ini.

“Ayam mati di lumbung padi,” ujar Jahidin menggambarkan ironi masyarakat yang hidup di tengah sumber daya melimpah namun kesulitan mendapatkan akses terhadap energi tersebut.

Baca juga  Guntur Soroti Jalan Nasional Dibiayai APBD, Tumpang Tindih Kewenangan Infrastruktur di Kaltim

Lebih lanjut, ia menilai antrean panjang solar telah berdampak negatif pada produktivitas, terutama bagi sektor transportasi dan logistik. Keterlambatan distribusi barang dan terganggunya aktivitas operasional menjadi tantangan berat bagi pelaku usaha lokal.

Jahidin meminta pemerintah pusat segera meninjau ulang kebijakan distribusi BBM dan menyesuaikan kuota untuk daerah penghasil energi seperti Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa kebutuhan lokal tidak boleh dikorbankan demi pasokan ke daerah lain.

Baca juga  DPRD Kaltim Dukung Ekstrakurikuler Murah dan Bermakna di Sekolah Agar Terus Dikembangkan

Ia juga berharap agar masalah ini tidak terus berlarut-larut tanpa solusi konkret.

“Isu ini harus mendapat perhatian serius dari kementerian terkait. Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton saat kekayaan alamnya diangkut keluar,” tegasnya. (Adv)

Bagikan:
Berita Rekomendasi