Samarinda, KATAMEDIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-17 pada Senin, 2 Juni 2025. Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti pentingnya pendidikan dan lapangan kerja.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sulasih, menyampaikan bahwa pendidikan dan penyediaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah tersebut.
“Salah satunya tadi tentang mendorong kemajuan pendidikan, lapangan pekerjaan, yang memang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Saya kira, kami dari Fraksi PKB mendorong akan hal itu,” ujarnya.
Pernyataan Sulasih menunjukkan bahwa fraksinya menempatkan sumber daya manusia sebagai fokus pembangunan. Dalam teori pembangunan berkelanjutan, pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang layak adalah indikator penting untuk menciptakan pertumbuhan inklusif.
Fraksi PKB berharap rencana tersebut tidak berhenti pada tataran kebijakan saja, tetapi juga terealisasi di lapangan.
“Saya berharap dari apa yang disampaikan oleh fraksi PKB tersebut bisa terealisasi dan program RPJMD itu bisa berjalan dengan baik dan lancar hingga sukses,” tambahnya.
Dokumen RPJMD adalah acuan pemerintah daerah selama lima tahun ke depan. Di dalamnya memuat visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah. Keberhasilan RPJMD akan sangat ditentukan oleh seberapa tepat program yang ditetapkan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Di Kalimantan Timur, masalah pengangguran dan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di beberapa kabupaten/kota Kaltim masih di atas rata-rata nasional. Sementara itu, disparitas akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman juga masih terasa.
Dengan adanya dorongan kuat dari DPRD, khususnya Fraksi PKB, diharapkan pemerintah provinsi Kaltim memperkuat intervensi di sektor pendidikan melalui peningkatan sarana-prasarana, pelatihan tenaga pengajar, dan program beasiswa. Begitu juga untuk lapangan kerja, penting untuk mendorong investasi padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal.
Rapat Paripurna ke-17 ini menjadi momentum penting dalam menyinkronkan rencana pembangunan dengan aspirasi rakyat. Komitmen DPRD untuk mendorong pendidikan dan pekerjaan sebagai prioritas menunjukkan arah pembangunan Kaltim yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial. (Adv)
