KATAMEDIA, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan akan memperluas penerapan Program Jaminan Sosial dan Pembangunan Lokal (Jospol) untuk memperkuat seluruh ekosistem desa wisata dalam beberapa tahun ke depan.
Program ini tidak hanya diproyeksikan berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi juga menyentuh aspek infrastruktur, tata kelola destinasi, aksesibilitas, serta pengembangan ekonomi kreatif yang tumbuh berdampingan dengan sektor pariwisata.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, memproyeksikan bahwa MoU dan kolaborasi lintas bidang yang selama ini dijalankan akan menjadi semakin luas cakupannya.
Menurutnya, pendampingan yang dilakukan Dispar Kaltim tidak hanya menyasar desa wisata, tetapi juga pelaku ekraf, pelaku destinasi, serta unsur lain yang mengisi rantai nilai pariwisata.
“Ke depan, MoU kita tidak sebatas desa wisata. Ada pelaku ekraf, pelaku destinasi, dan penguatan SDM pariwisata. Semua akan kita rangkul dalam satu orkestrasi besar,” demikian proyeksi Ririn.
Bidang pengembangan SDM diperkirakan menjadi salah satu pilar penting dalam kerangka ini. Dispar Kaltim akan terus melakukan sounding kebutuhan pelatihan di lapangan, mulai dari peningkatan kompetensi pelaku wisata hingga sertifikasi profesi.
Skema pembiayaan pelatihan juga dipertimbangkan menjadi lebih fleksibel, sehingga desa dapat mengakses dukungan pengembangan dengan lebih mudah. Para asesor, pelatih, serta tim pendamping diproyeksikan akan disiapkan melalui kolaborasi antarbidang agar upaya peningkatan kualitas berjalan simultan.
Pada saat yang sama, pola kerja dinas juga diperkirakan ikut menyesuaikan. Jika selama ini pendampingan lebih sering dilakukan secara tatap muka, tahun depan beberapa pertemuan teknis diprediksi beralih ke format daring melalui Zoom Meeting.
Model ini dianggap efektif untuk mempercepat komunikasi, terutama bagi desa-desa yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan.
Namun Jospol tidak hanya akan menyentuh SDM. Ririn memproyeksikan bahwa desa wisata ke depan membutuhkan pendekatan “paket lengkap”: infrastruktur dasar yang memadai, akses transportasi yang lebih baik, tata kelola kelembagaan yang kuat, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif lokal.
Seluruh aspek tersebut diperkirakan tumbuh secara simultan, menciptakan ekosistem pariwisata yang saling mendukung.
Soal pengelolaan desa wisata, pemerintah provinsi tetap menempatkan Pokdarwis sebagai ujung tombak. Namun, pendampingan dari Dispar provinsi dan kabupaten/kota diproyeksikan semakin intensif.
Sistem assessment dan standardisasi akan diterapkan secara berkala untuk melihat kategori desa wisata—berkembang, maju, atau mandiri—dengan target progres signifikan setiap lima tahun. Pemerintah juga menyiapkan roadmap hingga 2029 untuk menentukan desa mana saja yang akan digarap pada fase berikutnya.
Terkait prioritas wilayah, Ririn memproyeksikan bahwa seluruh daerah di Kaltim tetap menjadi fokus. Tujuh kabupaten dan tiga kota akan mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan masing-masing desa. Kolaborasi antardaerah diharapkan menjadi kunci mempercepat pemerataan kualitas desa wisata Kaltim.
Dengan penguatan menyeluruh melalui Jospol, sektor pariwisata Kaltim diprediksi memasuki fase baru: desa wisata yang lebih siap, ekraf yang tumbuh berdampingan, serta tata kelola yang lebih profesional—mengarah pada peningkatan daya tarik Kaltim sebagai destinasi unggulan pada 2029 (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).
