KATAMEDIA, SAMARINDA – Deni Hakim Anwar mendukung rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Samarinda pada 2027. Sementara itu, anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan transportasi publik tersebut masih dalam tahap finalisasi. Harapan menghadirkan transportasi publik yang lebih nyaman dan terintegrasi di Kota Samarinda semakin terbuka. Pemerintah kota menargetkan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema Buy the Service (BTS) pada 2027, dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepada awak media, ketua komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan rencana dukungan anggaran pemerintah pusat untuk operasional BRT tersebut kini memasuki tahap finalisasi.
Menurutnya, keterlibatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi dorongan penting bagi pengembangan transportasi massal di Ibu Kota Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut.
“Kemarin sudah ada obrolan untuk penganggaran di APBN di tahun 2027. Alhamdulillah, dalam rangka menciptakan transportasi massal di Samarinda, kita memang perlu dorongan support APBN,” Ungkap Deni. Selasa (13/10/2026).
Deni menjelaskan kehadiran BRT diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan, menata kepadatan lalu lintas, serta menekan praktik parkir liar di tepi jalan.
“Tahapannya saat ini juga sudah dalam tahap finalisasi. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Sejauh ini sudah dijalankan oleh Kota Balikpapan selama 3 tahun, dan mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat untuk transportasi massal ini,” jelasnya.
Untuk itu, politisi dari partai Gerindra tersebut menambahkan pihaknya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda juga telah mengkaji spesifikasi bus yang akan digunakan.
Dalam tahap persiapan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mematangkan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT). Sejumlah fasilitas penunjang menjadi perhatian, mulai dari pembangunan halte hingga penentuan titik naik dan turun penumpang atau pick and drop. Seluruh fasilitas tersebut disiapkan pada dua koridor utama yang telah direncanakan agar layanan transportasi publik ini dapat beroperasi dengan baik dan memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum.
“Tinggal infrastrukturnya yang kita persiapkan, salah satunya halte-halte yang belum ada titik pick and drop-nya. Nanti diadakan oleh Dinas Perhubungan untuk melengkapi fasilitas,” Tutup Deni. (ADV/DPRD Kota Samarinda).
