Samarinda, KATAMEDIA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa kurangnya progres pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kaltim bukan karena pemerintah pusat, melainkan karena daerah kurang siap.
“Dari kita sendiri, jadi kita harus introspeksi diri,” katanya.
Menurutnya, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak cukup responsif menyambut program yang seharusnya menjadi prioritas pendidikan di daerah.
“Kita sendiri yang kurang mempersiapkan diri dalam menyambut program itu,” lanjutnya.
Padahal, program ini sudah lama diluncurkan sejak awal masa jabatan Presiden, dan tujuannya sangat strategis untuk menekan angka putus sekolah serta memperluas layanan pendidikan dasar.
Ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam policy responsiveness antar daerah. Sementara daerah lain sudah mulai merealisasikan Sekolah Rakyat secara aktif, Kalimantan Timur masih stagnan.
Darlis menyebutkan bahwa hanya Samarinda yang siap, sementara daerah lain tertinggal.
“Padahal program ini kan sudah lama digunakan sejak Presiden beberapa waktu setelah dilantik,” ujarnya.
Ia menilai bahwa jika tidak ada evaluasi menyeluruh, Kaltim akan kehilangan momentum mendapatkan alokasi anggaran pusat di sektor pendidikan.
“Kalau kita terus-terusan seperti ini, ya jangan salahkan kementerian sosial kalau di provinsi lain jalan secara masif, sementara di kita tidak,” tambahnya.
Komisi IV akan mendesak agar seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kaltim mempercepat adaptasi dan kesiapan teknis untuk merealisasikan program tersebut demi pemerataan pendidikan. (Adv)
