Samarinda, KATAMEDIA – Ketimpangan antara meningkatnya peran perempuan di jajaran eksekutif dan menurunnya representasi mereka di parlemen Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyuarakan keprihatinannya atas berkurangnya jumlah legislator perempuan di periode 2024–2029.
Fenomena ini dianggap paradoksal. Di satu sisi, perempuan mendominasi beberapa jabatan penting di pemerintahan provinsi. Di sisi lain, keterwakilan perempuan di DPRD justru mengalami kemunduran. Realitas ini, menurut Damayanti, menunjukkan adanya celah dalam sistem politik yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi perempuan secara proporsional di ruang legislatif.
“Kalau kita lihat posisi strategis di Pemprov Kaltim saat ini, banyak diisi oleh perempuan. Itu menunjukkan kepercayaan terhadap perempuan sangat tinggi,” ujar Damayanti.
Ia kemudian menyebut beberapa nama seperti Sri Wahyuni (Sekdaprov), Nurhayati Usman (Sekretaris DPRD), serta beberapa direktur rumah sakit daerah sebagai bukti meningkatnya kepercayaan terhadap kapasitas perempuan.
Namun, berbeda dengan pencapaian di eksekutif, jumlah perempuan di DPRD Kaltim menurun dari delapan menjadi tujuh orang. Ini menimbulkan keprihatinan karena rendahnya representasi perempuan di lembaga legislatif dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang inklusif dan responsif gender.
“Di Dapil Balikpapan misalnya, dulu ada dua perempuan, sekarang tinggal satu. Ini bukan soal angka semata, tapi soal representasi perspektif,” tutur Damayanti.
Dalam kajian ilmu politik dan gender, representasi substantif jauh lebih penting dibanding sekadar keterwakilan numerik. Perempuan menghadirkan pendekatan dan sensitivitas yang berbeda dalam merespons isu-isu sosial.
“Banyak isu yang membutuhkan pendekatan sensitif gender. Ketika jumlah perempuan sedikit, suara untuk isu-isu itu bisa saja teredam,” tambahnya.
Isu seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, kekerasan berbasis gender, dan perlindungan sosial seringkali luput jika tidak diperjuangkan oleh legislator yang memahami secara langsung kebutuhan kelompok rentan.
Meskipun demikian, Damayanti tetap mengapresiasi keberhasilan tujuh legislator perempuan yang bertahan dan memperoleh kepercayaan masyarakat di pemilu terakhir.
“Mereka telah membuktikan diri mampu melewati berbagai rintangan. Itu patut dihargai,” ujarnya.
Sebagai legislator yang fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Damayanti menyatakan akan terus memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Ia percaya, meskipun jumlah perempuan di parlemen berkurang, dampaknya tetap bisa maksimal jika kolaborasi antaranggota perempuan diperkuat.
“Representasi perempuan itu penting bukan karena sekadar formalitas. Tapi karena perempuan membawa sudut pandang yang berbeda dan penting dalam proses pengambilan kebijakan,” pungkasnya. (Adv)
