KATAMEDIA, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, menyoroti ketimpangan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), terutama dalam hal akses pendidikan. Dalam rapat bersama Forum Masyarakat Peduli Mahulu, ia menyatakan bahwa kendala infrastruktur jalan berdampak langsung terhadap sektor pendidikan dan sosial masyarakat di daerah tersebut.
“Memang pendidikan disana masih kurang, karena jalur transportasi belum bisa dilalui dengan darat. Maka secara otomatis banyak penduduk dari sana menetap dan menempuh pendidikan di Samarinda,” kata Sugiyono.
Kondisi ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses layanan dasar seperti pendidikan. Dalam perspektif pembangunan manusia, akses pendidikan yang adil dan merata menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan suatu daerah. Ketika masyarakat terpaksa merantau hanya untuk mendapat pendidikan layak, ini menandakan ada kegagalan sistemik dalam penyediaan fasilitas pendidikan di tempat asal.
Mahulu adalah kabupaten yang baru dimekarkan dan berlokasi di wilayah pedalaman Kaltim, berbatasan langsung dengan Malaysia. Akses utama ke sana masih mengandalkan jalur sungai dan udara. Keterbatasan transportasi darat tidak hanya menyulitkan aktivitas sehari-hari, tetapi juga membuat biaya hidup dan pendidikan membengkak.
“Namun memang Mahulu ini kan merupakan kabupaten yang termuda, kita lihat dari penduduknya masih sekian dan pemerintah juga itu menganggarkan berdasarkan pertimbangan banyak hal lainnya,” jelas Sugiyono.
Ia mengisyaratkan bahwa alokasi anggaran tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga faktor teknis seperti jumlah penduduk dan kemampuan fiskal daerah.
Dari sisi kebijakan, pendekatan anggaran berbasis kebutuhan (need-based budgeting) idealnya menjadi prioritas untuk daerah tertinggal. Artinya, wilayah yang kurang berkembang justru harus mendapat perhatian dan pembiayaan lebih besar agar mampu mengejar ketertinggalan.
Realitas yang dihadapi Mahulu menjadi cerminan tantangan pembangunan Indonesia secara umum, di mana daerah terpencil kerap kali menjadi korban ketimpangan struktural. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar justru berubah menjadi beban tambahan bagi warga karena minimnya akses.
Komisi III DPRD Kaltim diharapkan tidak hanya memperjuangkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjembatani kolaborasi lintas sektor agar Mahulu mendapatkan alokasi pendidikan dan pembangunan manusia yang lebih layak. Dengan begitu, tidak akan ada lagi anak-anak yang harus meninggalkan kampung halamannya demi bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. (Adv)
