KATAMEDIA, SAMARINDA – Pelaku usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi persoalan lamanya proses perizinan. Pengurusan izin bahkan disebut dapat berlangsung hingga sekitar 400 hari, sehingga DPRD Kaltim berupaya menyiapkan regulasi untuk memperbaiki pelayanan.
Rancangan peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pertambangan MBLB kini disusun dengan menyasar sejumlah aspek, mulai dari tata kelola perizinan, pengawasan kegiatan tambang hingga pengaturan tarif.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, penyusunan regulasi tersebut diperlukan setelah sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan MBLB berada di pemerintah daerah.
Namun, sejumlah ketentuan tetap harus diselaraskan dengan regulasi pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan persyaratan teknis dan tarif jaminan reklamasi.
“Regulasinya diserahkan ke daerah, maka dari itu kita sedang menyusun perda. Hanya saja ada beberapa poin yang harus mengacu kepada keputusan pusat, contohnya terkait tarif jaminan reklamasi,” kata Samsun, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, karakteristik pertambangan MBLB berbeda dengan usaha batu bara maupun mineral logam. Kegiatan galian C seperti pengambilan pasir, batuan, tanah uruk dan material konstruksi lainnya memiliki skala serta nilai ekonomi yang berbeda, sehingga persyaratan perizinannya perlu disesuaikan.
Melalui perda tersebut, DPRD berharap proses pengurusan izin dapat lebih sederhana dengan waktu pelayanan yang jelas. Kepastian administrasi dinilai penting agar pelaku usaha tidak harus menunggu terlalu lama untuk menjalankan kegiatan.
“Harapannya jauh lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat. Persyaratan kita permudah dan waktu kita persingkat. Iklim investasi di bidang MBLB bisa lebih cepat,” ujarnya.
Persoalan waktu perizinan sebelumnya juga menjadi pembahasan Panitia Khusus (Pansus) MBLB DPRD Kaltim. Ketua Pansus Akhmed Reza Fachlevi menyebut keluhan pelaku usaha terkait proses perizinan yang dapat mencapai sekitar 400 hari.
Dalam pembahasan pada Agustus 2026, Pansus turut menyoroti penumpukan dokumen, kepastian waktu pelayanan, pengawasan lapangan dan penyesuaian tarif. Rancangan aturan juga diarahkan untuk memuat standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA).
Meski penyederhanaan perizinan menjadi salah satu tujuan, pengawasan lingkungan tetap menjadi bagian penting dalam tata kelola pertambangan. Setiap kegiatan harus memenuhi dokumen dan ketentuan lingkungan yang berlaku.
Sementara itu, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan MBLB berada pada pemerintah provinsi, sedangkan pemungutan pajak MBLB merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










