KATAMEDIA, SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), dan Infeksi Menular Seksual (IMS) rampung pada 19 November 2026.
Pembahasan regulasi tersebut kini memasuki tahap akhir. Pansus mematangkan sejumlah substansi, mulai dari norma hukum, dukungan pembiayaan, hingga pelibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta IMS.
Ketua Pansus Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, mengatakan sejumlah tahapan telah dilakukan untuk memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan penanganan penyakit tersebut di daerah.
Salah satu tahapan yang telah dilaksanakan adalah uji petik ke sejumlah rumah sakit di Kaltim. Kegiatan itu dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pelayanan kesehatan serta pelaksanaan penanganan HIV/AIDS dan IMS.
Pansus juga menjadwalkan studi banding ke sejumlah daerah yang dinilai lebih maju dalam penanggulangan HIV/AIDS, yakni Sulawesi Selatan, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Tanggal 19 November ini harus selesai. Sekarang sudah melakukan uji petik beberapa rumah sakit. Setelah itu kita melakukan studi banding ke daerah-daerah yang penanggulangan HIV/AIDS-nya lebih maju seperti Sulawesi Selatan, Bali, dan Yogyakarta,” kata Darlis saat dikonfirmasi, Sabtu, (14/11/2026).
Darlis menjelaskan, pembahasan Ranperda secara umum telah memasuki tahap finalisasi. Pansus bersama pihak terkait telah membahas berbagai aspek yang akan menjadi dasar pengaturan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Kaltim.
Selain perumusan norma hukum dan dukungan pembiayaan, keterlibatan pemangku kepentingan juga menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut. Pansus menilai upaya penanggulangan tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan berbagai unsur.
Dalam pembahasan itu, Pansus turut memperhatikan peran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pondok pesantren. Keduanya dipandang dapat berkontribusi dalam mendukung edukasi, pencegahan, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS dan IMS.
“Sudah finalisasi Perda kita terkait dari segi norma-norma, pembiayaan, keterlibatan pihak lain seperti Dinas Kesehatan dan pondok pesantren,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Dengan pembahasan yang telah memasuki tahap akhir, Pansus DPRD Kaltim berharap Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dapat diselesaikan sesuai target pada 19 November 2026.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama instansi kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat koordinasi, memperluas edukasi pencegahan, serta meningkatkan efektivitas penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di daerah. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










