Potensi Pajak Pertambangan Kukar Dinilai Belum Optimal, Pemkab Benahi Pendataan

ktmd - katamedia.co
Kamis, 19 Nov 2026 08:00 WITA
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Dok.Pemkab Kukar)
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Dok.Pemkab Kukar)

KATAMEDIA, KUKAR – Potensi penerimaan pajak dari aktivitas pertambangan di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai masih dapat ditingkatkan.

Perbedaan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan daerah lain menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam menelusuri potensi pendapatan yang belum tercatat secara optimal.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mencontohkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan bersama tim terpadu, penerimaan PBBKB Kabupaten Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun. Sementara Kukar berada di kisaran Rp500 miliar.

Baca juga  DPRD Samarinda Soroti Kebijakan Pemkot Terkait Larangan Fotografer di Teras Samarinda

Padahal, Kukar memiliki bagian penerimaan royalti batu bara yang lebih besar. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menelusuri kembali kesesuaian pendataan dan pembayaran pajak perusahaan yang menjalankan aktivitas pertambangan di wilayahnya.

Aulia menilai, aktivitas produksi batu bara membutuhkan dukungan kendaraan operasional dan alat berat yang menggunakan bahan bakar dalam jumlah besar.

“Karena itu, kita ingin memastikan pajak dari aktivitas tersebut tercatat dan masuk ke daerah sesuai ketentuan,” kata Aulia pada Kamis, (19/11/2026).

Baca juga  Buka Rumah Sakit Baru Bukan Solusi, DPRD Minta RS Islam Tetap Gunakan Gedung Lama

Menurutnya, sektor pertambangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa jenis pajak yang menjadi perhatian, di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PBBKB, dan Pajak Air Permukaan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berupaya membenahi pendataan dan memastikan pembayaran pajak sesuai aktivitas perusahaan di lapangan.

Langkah ini dilakukan melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta tim terpadu.

Baca juga  Pemkab Kukar Siapkan Penegakan Perda Serapan Tenaga Kerja Lokal 85 Persen

Pembenahan mencakup kesesuaian data, administrasi, hingga lokasi pembayaran pajak perusahaan.

Pihaknya optimis, apabila persoalan administrasi, pendataan, dan penempatan pembayaran pajak bisa dirapikan, pendapatan daerah pada 2027 dapat meningkat hingga melampaui Rp800 miliar.

“Angka tersebut berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan,” tandasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).

 

Bagikan:
Berita Rekomendasi