KATAMEDIA, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal dengan menegakkan peraturan daerah yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan 85 persen tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah menyusul serapan tenaga kerja pada 2026 yang disebut belum mencapai 50 persen dari formasi yang tersedia.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal. Namun, aturan tersebut akan kembali didorong agar penerapannya berjalan lebih optimal.
Ia menyebut, perda tersebut mengatur perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah wajib menyerap 85 persen tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
“Kita akan berupaya untuk menegakkan perda ketenagakerjaan kita,” kata Aulia pada Kamis, (19/11/2026).
Menurut Aulia, keberadaan aturan tersebut perlu diikuti langkah konkret agar masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan.
Karena itu, Dinas Tenaga Kerja Kukar akan didorong untuk memastikan masyarakat sekitar perusahaan memiliki sumber daya manusia dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Upaya tersebut dinilai semakin penting karena sejumlah perusahaan besar direncanakan beroperasi di Kukar. Pemerintah daerah ingin kehadiran investasi turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Aulia berharap penegakan perda tersebut dapat memastikan masyarakat lokal, terutama kelompok usia produktif, memperoleh kesempatan bekerja di daerahnya sendiri.
“Kita akan berupaya menegakkan perda tersebut. Dan kita berharap anak-anak muda kita utamanya, yang berada di usia produktif hari ini, itu bisa mengakses dan bisa mendapatkan hak-hak mereka untuk bekerja sesuai dengan lokal atau daerah tempat mereka berdomisili,” tutupnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).










