KATAMEDIA, SAMARINDA – Pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur tidak cukup hanya mengejar penyelesaian proyek. Ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan, dan manfaatnya bagi masyarakat juga harus menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengingatkan agar seluruh anggaran pembangunan infrastruktur fisik digunakan sesuai peruntukannya. Menurutnya, setiap pembiayaan proyek harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi target pembangunan.
“Penggunaan anggaran belanja harus dikawal sebaik mungkin agar menjawab kebutuhan infrastruktur riil masyarakat,” kata Reza di Samarinda, Senin, (16/11/2026).
Komisi III DPRD Kaltim, yang membidangi pembangunan, menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan pembiayaan proyek pemerintah daerah berjalan efisien.
Reza juga mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam mempercepat penanganan konektivitas jalan, terutama di kawasan pedalaman. Menurutnya, hasil pekerjaan di lapangan menjadi tolok ukur penting dalam melihat keberhasilan pembangunan.
“Kinerja nyata penanganan lapangan seperti inilah yang sangat diharapkan oleh seluruh lapisan warga masyarakat di daerah,” ujarnya.
Ia menekankan, pembangunan jalan harus diawali perencanaan teknis yang matang. Mulai dari penentuan spesifikasi pekerjaan, standar mutu konstruksi, hingga kepastian anggaran harus diperhitungkan agar proyek tidak terhambat saat pelaksanaan.
Kepastian pembiayaan menjadi perhatian tersendiri. Sebab, perencanaan yang tidak disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyelesaian pekerjaan.
“Kami menginginkan setiap rupiah dana pembangunan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi kelancaran aktivitas ekonomi seluruh warga,” tegas Reza.
Menurutnya, peningkatan kemantapan jalan berstatus provinsi perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan distribusi komoditas, termasuk hasil pertanian dan kebutuhan pokok.
Ruas jalan yang terkoneksi dengan baik akan mempermudah akses warga menuju pusat ekonomi maupun fasilitas pelayanan dasar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman.
“Kita semua tentu berharap ruas jalan provinsi dapat tersambung baik dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sejumlah proyek konektivitas di wilayah pedalaman Kaltim telah dikerjakan pemerintah provinsi. Salah satunya Jalan Tering-Ujoh Bilang sepanjang 28,325 kilometer yang diresmikan pada Januari 2026 untuk menghubungkan Kutai Barat dengan Mahakam Ulu melalui jalur darat.
Pemprov Kaltim juga menyelesaikan rekonstruksi Jalan Poros Asa-Juaq Asa sepanjang 2,032 kilometer di Kutai Barat melalui Bantuan Keuangan. Ruas tersebut menggunakan konstruksi beton kaku untuk menunjang mobilitas masyarakat menuju fasilitas pelayanan dasar.
Pada November 2026, Pemprov Kaltim turut memulai pembangunan ruas Jalan Bongan-Gerunggung sepanjang 30,90 kilometer dengan nilai kontrak Rp97,85 miliar. Proyek ini diarahkan untuk membuka akses empat kampung di Kutai Barat yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.
Pembangunan Jalan Sumbu IKN atau poros Sotek-Bongan sepanjang 5,915 kilometer juga menjadi bagian dari upaya menghubungkan Kutai Barat dengan Penajam Paser Utara dan kawasan Ibu Kota Nusantara.
Selain jalur darat, pembenahan konektivitas turut menyasar transportasi perairan melalui peningkatan fasilitas UPTD Pelabuhan Melak di Kutai Barat serta rencana perbaikan dermaga penghubung Penajam-Balikpapan. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










