Pemkab Kukar Evaluasi Data Penerima Bantuan Permakanan

ktmd - katamedia.co
Minggu, 15 Nov 2026 06:04 WITA
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono. (katamedia.co)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono. (katamedia.co)

KATAMEDIA, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperbarui data penerima bantuan permakanan untuk memastikan program perlindungan sosial tetap menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Evaluasi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan penerima. Warga yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria dapat dikeluarkan dari daftar penerima, sehingga alokasi bantuan bisa diberikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono menjelaskan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan data penerima yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan kondisi keluarga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kelanjutan bantuan.

Baca juga  Sanggar Seni di Kukar Diminta Lengkapi Administrasi untuk Ajukan Bantuan

Pengecekan dilakukan setiap tiga bulan untuk mengetahui apakah penerima masih memenuhi persyaratan atau perlu dilakukan penyesuaian.

“Ketika ditemukan penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik, alokasi bantuan bisa diberikan kepada masyarakat lain yang masih memenuhi kriteria,” ujar Sunggono, Minggu, (15/11/2026).

Dalam pelaksanaannya, program ini menyasar masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4. Pengelompokan tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus menentukan prioritas penerima bantuan.

Baca juga  Tekan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, DP3A Kukar Dorong Satgas Sekolah

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi ekonomi seseorang sudah meningkat dan tidak lagi memenuhi kriteria, pemerintah dapat melakukan perubahan daftar penerima. Alokasi bantuan selanjutnya dapat diarahkan kepada warga lain yang masih membutuhkan dan memenuhi persyaratan.

Sunggono menegaskan, penyesuaian tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga agar anggaran perlindungan sosial digunakan secara bertanggung jawab.

Baca juga  Disdik Kaltim Evaluasi Pembiayaan Guru dan Kualitas Dasar Siswa

Pemkab Kukar juga berupaya menghindari penyaluran bantuan yang tidak lagi sesuai sasaran, sekaligus membuka kesempatan bagi warga rentan lainnya untuk memperoleh manfaat.

“Prinsipnya, bantuan harus benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan,” tandasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).

Bagikan:
Berita Rekomendasi