KATAMEDIA, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah menyiapkan langkah antisipatif dan strategi rasionalisasi anggaran menyikapi adanya proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran mendatang.
Meski dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal, Pemkab Kukar menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kelangsungan pelayanan publik serta memprioritaskan program-program dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Melalui penajaman skala prioritas dan terobosan inovatif kerja sama lintas sektor, Pemkab Kukar optimistis dinamika pembangunan daerah tetap berjalan akseleratif dan tepat sasaran.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kukar, Muhammad Iriyanto mengatakan, dalam menyusun skema alokasi anggaran, Pemkab Kukar menerapkan prinsip efisiensi terukur.
Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, serta penanganan infrastruktur mendesak tetap menjadi pilar utama pembiayaan daerah.
Sementara untuk pembangunan fisik bernilai besar, seperti perbaikan jaringan jalan beton yang membutuhkan pembiayaan signifikan, di mana estimasi biaya mencapai sekitar Rp1 miliar per 100 meter, pemerintah daerah akan melakukan pemilahan secara ketat guna mendahulukan lokasi yang bersifat sangat mendesak (super prioritas).
Iriyanto menjelaskan bahwa penyesuaian strategi ini diperlukan agar setiap rupiah anggaran daerah memberikan dampak kemanfaatan yang optimal.
“Jika ada penurunan anggaran, otomatis kita fokus pada hal yang sifatnya super prioritas dan menyentuh kepentingan masyarakat. Untuk infrastruktur, kita utamakan yang prinsip dan mendesak,” ujar Iriyanto, Senin (26/10/2026).
Guna menutup selisih pembiayaan program pembangunan yang tidak sepenuhnya tertampung dalam APBD, Pemkab Kukar meluncurkan skema kolaborasi bersama sektor swasta melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR).
Langkah inovatif ini diperkuat dengan penyediaan dashboard sistem informasi pendukung, sehingga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar dapat melihat secara transparan kebutuhan program pembangunan daerah yang bisa didanai melalui dana CSR mereka.
“Kita sudah menggandeng pihak perusahaan dengan menerapkan Musrenbang TJSL dan menyiapkan dashboard pendukungnya agar perusahaan yakin berpartisipasi. Program OPD yang tidak sepenuhnya tertampung APBD ditawarkan ke perusahaan untuk dibantu pembiayaannya,” terangnya.
Salah satu contoh konkrit dari penerapan skema kolaborasi ini adalah pada sektor pendidikan, seperti penyaluran bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kukar. Apabila kuota beasiswa daerah dari APBD memiliki keterbatasan, selisih kekurangan sasaran penerima tersebut akan dialokasikan untuk didukung oleh program CSR perusahaan.
Dengan kesiapan sistem TJSL yang terus disempurnakan, Pemkab Kukar yakin keterbatasan anggaran tidak akan menyurutkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Inisiasi ini menjadi solusi kita menyiasati penurunan anggaran tanpa menghentikan Pembangunan,” pungkasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).
