KATAMEDIA, SAMARINDA – Ketua komisi IV DPRDSamarinda, Novan Syahrony Pasie mendesak agar rencana penerapan kembali sistem tidak naik kelas pada tahun ajaran 2027 tidak terburu-buru diberlakukan tanpa kesiapan tenaga pendidik.
Pasalnya, kekurangan jumlah guru dan belum meratanya kompetensi pengajar dinilai harus menjadi prioritas pembenahan agar pengetatan standar penilaian siswa benar-benar sejalan dengan peningkatan kualitas pembelajaran.
“Di Samarinda, persoalan kekurangan guru dan kompetensi tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani,” Ungkapnya saat ditemui awak media di kantor DPRD Samarinda, Rabu (14/10/2026).
Novan sapaan karibnya meminta agar pemerintah mengkaji rencana tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi sekolah dan kesiapan tenaga pengajar.
Pengetatan standar penilaian, kata dia, perlu diiringi program peningkatan kapasitas guru agar siswa memperoleh proses pembelajaran yang berkualitas sebelum menghadapi evaluasi akademik yang lebih ketat.
“Kebijakan ini sebaiknya dikaji terlebih dahulu agar penerapannya benar-benar matang dan sesuai dengan kondisi pendidikan di lapangan,” Ucap Novan.
Novan menegaskan, tuntutan terhadap kemampuan siswa harus berjalan seimbang dengan kualitas pengajaran yang mereka terima.
Karena itu, politisi dari partai Golkar tersebut mendorong agar pemerintah tidak hanya berfokus pada hasil akhir pendidikan, tetapi juga memperkuat proses belajar-mengajar di sekolah.
“Kajian yang mendalam diperlukan supaya kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, bukan justru menambah persoalan dalam pelaksanaannya,” Tegas Novan.
Untuk diketahui, wacana pengembalian sistem tidak naik kelas sebelumnya muncul sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, kedisiplinan, motivasi belajar, dan daya saing siswa.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan membutuhkan kajian akademis serta masukan para ahli. (ADV/DPRD Kota Samarinda).
