KATAMEDIA, SAMARINDA – Upaya memberikan layanan Keluarga Berencana (KB) gratis di Kota Samarinda masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga rendahnya partisipasi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, wakil ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai penguatan edukasi dan keterlibatan keluarga dalam perencanaan kehamilan perlu berjalan beriringan agar program pengendalian penduduk dapat lebih optimal.

“Program KB gratis ini sumber utamanya dari pemerintah pusat melalui BKKBN. Dinas P2KB di daerah lebih banyak menjalankan pelayanan dan pelaksanaan programnya,” Ungkapnya. Senin (12/10/2026).

Puji sapaan karibnya menyebutkan program KB gratis merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sedangkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda bertugas menjalankan pelayanan di tingkat daerah, termasuk penyediaan alat kontrasepsi.

Menurutnya, persoalan KB tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.

“Kalau mengajak masyarakat ikut KB saja masih menjadi tantangan, apalagi mendorong para suami untuk ikut mengambil peran. Ini yang sampai sekarang masih perlu kita dorong,” Ucap Puji.

Untuk meningkatkan partisipasi, politisi dari Demokrat itu mendorong agar edukasi mengenai KB diberikan sejak pasangan mempersiapkan pernikahan, bukan setelah memasuki kehidupan rumah tangga.

“Pembekalan soal KB sebaiknya sudah diberikan kepada calon pengantin. Puskesmas bisa menjadi tempat untuk memberikan pemahaman tentang kapan waktu yang tepat mempunyai anak dan kontrasepsi apa yang sesuai setelah mereka menikah,” Tutup Puji. (ADV/DPRD Kota Samarinda).