KATAMEDIA, SAMARINDA – Upaya menekan stunting di Samarinda menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Di tengah masih adanya ribuan keluarga yang masuk kategori berisiko stunting, dukungan anggaran untuk tenaga lapangan justru ikut terdampak efisiensi, sehingga sekretaris komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih meminta pemerintah memastikan program yang bersentuhan langsung dengan keluarga tetap berjalan.
Data 2026 mencatat sebanyak 3.298 keluarga masuk kategori Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Dari 1.666 balita yang telah dilakukan pengukuran, sebanyak 436 anak teridentifikasi mengalami stunting.
“Kalau anggarannya tidak ada, ya susah. Orang mau jalan saja butuh bensin,” Ungkap Riska sapaan karibnya,, Kamis (13/8/2026).
Selain itu, Riska menyebutkan Samarinda memiliki delapan kelurahan yang menjadi lokus intervensi stunting, yakni Tenun Samarinda, Sidodamai, Sempaja Utara, Pasar Pagi, Teluk Lerong Ulu, Temindung Permai, Baqa, dan Loa Buah.
Dirinya menjelaskan Tenun Samarinda mencatat prevalensi tertinggi sebesar 35 persen, disusul Sidodamai 27,3 persen, Sempaja Utara dan Pasar Pagi masing-masing 26 persen, Teluk Lerong Ulu 24,9 persen, Temindung Permai 24,7 persen, Baqa 24,6 persen, serta Loa Buah 24,1 persen.
Riska menilai keberadaan kader di lapangan sangat penting karena mereka turut menangani pendataan, pelayanan Posyandu, hingga edukasi keluarga.
“Sekarang kader Posyandu, kader stunting, dan kader lainnya menjadi satu, tetapi honornya sudah tidak ada lagi. Padahal mereka mengurus banyak data,” Ucap Riska.
Selain itu, Riska mencontohkan sebuah keluarga di Samarinda Utara yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan dan memiliki beberapa anak.
Upaya bedah rumah pun terkendala keterbatasan anggaran perangkat daerah, sehingga bantuan harus dicari melalui CSR maupun dukungan anggota DPRD.
“Tidak bisa karena PUPR juga tidak punya anggaran. Akhirnya harus mencari bantuan CSR atau bantuan dari kami sebagai anggota dewan,” Jelas Riska.
Politisi dari partai Gerindra itu menambahkan pihaknya berencana mendorong penguatan program tersebut dalam pembahasan APBD 2027, termasuk melalui pokok-pokok pikiran DPRD untuk program stunting dan Gerakan Orang Tua Asuh.
“Untuk APBD 2027, kalau boleh janji, kami pastikan semua program yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu kita prioritaskan,” Tutup Riska. (ADV)
