KATAMEDIA, Sangatta- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah bersiap menghadapi periode anggaran yang ketat setelah dana transfer dari pemerintah pusat merosot signifikan.
Meski ruang fiskal menyusut, pemerintah daerah menegaskan bahwa 50 Program Unggulan yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah tetap akan dijalankan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Bappedda Kutim, M. Syaiful, mengatakan lonjakan penurunan APBD 2026 dari kisaran Rp9,2 triliun menjadi Rp4,8 triliun membuat pemerintah harus menyusun ulang strategi tanpa mengubah orientasi kebijakan.
“Dengan kondisi yang berubah cukup drastis, langkah yang kami ambil adalah mengatur ulang tempo dan urutan program. Intinya bukan menghentikan, tapi menyesuaikan agar tetap realistis,” ucap Syaiful ketika ditemui pada Rabu, 19 November 2025.
Ia menyebut bahwa pemerintah tidak ingin ambisi pembangunan terhenti hanya karena ruang fiskal mengecil.
Menurut Syaiful, program-program tersebut telah difinalisasi melalui proses sinkronisasi dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri. Mereka merupakan turunan langsung dari visi kepala daerah yang wajib dijaga keberlanjutannya. Karena itu, pembatasan anggaran lebih diarahkan pada tahapan eksekusi.
“Substansinya tetap utuh. Yang mungkin bergeser adalah waktu pelaksanaannya. Kami melihat mana yang dampaknya paling cepat dan mana yang harus menunggu momentum fiskal kembali longgar,” katanya.
Ia melihat situasi pengurangan anggaran ini sebagai fase penyaringan prioritas. Pemerintah, menurut dia, dapat lebih tajam menentukan sektor yang layak mendapat porsi lebih besar.
“Ini sebenarnya ruang untuk merapikan ulang orientasi pembangunan. Kita ingin memastikan dana yang ada benar-benar sampai ke kebutuhan yang paling terasa oleh warga,” ujarnya.
Paket 50 Program Unggulan tersebut dibagi dalam tiga kelompok utama: Kutim Hebat, Desa Hebat, dan Kota Hebat. Di dalamnya terdapat program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, hingga modernisasi pelayanan publik.
Beberapa di antaranya ialah beasiswa hafidz dan hafidzah untuk tingkat SD dan SMP, bantuan seribu rumah layak huni bagi warga berpenghasilan rendah, dana Rp250 juta untuk setiap RT, serta penyediaan kendaraan operasional desa.
Selain itu, pemerintah merancang asuransi gagal panen bagi petani, pembukaan lahan pertanian baru seluas 100 ribu hektare, insentif guru swasta dan penyuluh, beasiswa stimulan, serta layanan pendidikan dan kesehatan tanpa biaya.
Target lain meliputi pemerataan pasokan listrik 24 jam di seluruh desa, perluasan jaringan air bersih, penyediaan internet gratis untuk sekolah, serta penempatan perangkat layanan administrasi Dukcapil mandiri di tiap desa.
“Kami ingin program ini langsung menyentuh kebutuhan harian masyarakat, bukan hanya menunjukkan pembangunan secara fisik,” tutur Syaiful.
Menurutnya, infrastruktur yang besar memang penting, tetapi pelayanan dasar merupakan ukuran nyata dari perbaikan kesejahteraan.
Ia menjelaskan bahwa pola pelaksanaan bertahap memungkinkan pemerintah melakukan peninjauan berkala. Dengan strategi seperti itu, pemerintah dapat memperbaiki pelaksanaan sebelum program diperluas.
“Pendekatan ini justru memberi ruang bagi kualitas. Kita bisa melihat apa yang berjalan efektif dan mana yang perlu disempurnakan,” katanya.
Syaiful mengakui bahwa pemangkasan dana pusat menyulitkan banyak daerah, termasuk Kutim. Namun, pemerintah berupaya agar proses pembangunan tidak kehilangan arah.
“Saat fiskal menurun, bukan berarti gerak pembangunan harus terhenti. Yang penting kita mempertahankan alurnya, meski langkahnya lebih pendek,” ujarnya.
Untuk memperkuat pembiayaan, Bappedda Kutim sedang menyiapkan rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan melakukan efisiensi terhadap pos belanja yang dianggap kurang mendesak.
Pemerintah juga mulai menjajaki kerja sama dengan sektor swasta melalui pola pendanaan alternatif guna menambah kapasitas fiskal tanpa menekan APBD lebih jauh.
Dengan rangkaian penyesuaian tersebut, Pemkab Kutim berharap 50 Program Unggulan tetap menjadi motor perubahan sosial dan ekonomi di daerah itu.
“Masyarakat perlu tahu bahwa pelayanan tetap kami upayakan semaksimal mungkin. Biar pun anggarannya menurun, komitmennya tidak,” kata Syaiful. (ADV/MR)
