KATAMEDIA, SAMARINDA — Walikota Samarinda, Andi Harun, menekakan komitmennya untuk terus melakukan penanggulangan banjir secara sistemik dan komprehensif. Namun, Dirinya menilai bahwa persoalan banjir di Samarinda tidak mungkin hanya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda saja.

“Saya sering menyampaikan berulang-ulang bahwa persoalan banjir ini bukan hanya persoalan Samarinda, tapi hampir semua kabupaten/kota juga mengalaminya. Jadi kita akan proaktif berkomunikasi dengan Dinas PUPR Provinsi, dengan BWS, termasuk juga dengan teman-teman kita anggota DPR RI dan DPRD Dapil Samarinda,” Ungkap Andi Hart

Menurutnya, untuk mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh, diperlukan intervensi strategis dan anggaran besar dari pemerintah pusat maupun provinsi. Hanya untuk membangun 10 rumah pompa air saja, dibutuhkan sekitar Rp 836 miliar. Sedangkan pembangunan tanggul beton sepanjang 15 ribu meter diperkirakan memerlukan anggaran hingga Rp 900 miliar. “Itu belum termasuk pembebasan lahan, satu rumah pompa saja perlu 500 meter persegi,” jelasnya.

Pemkot Samarinda sendiri telah mulai mengidentifikasi lokasi strategis pemasangan rumah pompa, seperti di Jembatan Lempake Telian dan kawasan Griya Mukti. Lokasi lain yang diprioritaskan antara lain Jalan PM Noor, Talangsari, Sempaja, Gatot Subroto, RSUD AWS, dan Jembatan Lambung Mangkurat. “Inilah yang membutuhkan anggaran besar, karena rumah pompanya semua berukuran dua kali 100 liter per detik,” kata Andi Harun.

Selain pembangunan fisik seperti pompa dan tanggul, Wali Kota juga menyoroti pentingnya restorasi saluran air yang terganggu akibat pembangunan infrastruktur. Ia menambahkan, penanganan banjir harus mencakup pendekatan struktural dan sosial, termasuk edukasi kepada masyarakat. “Kita juga membutuhkan penanggulan tadi untuk memastikan terkendalinya luapan air Karang Mumus ke sisi darat. Belum lagi dampak pembangunan jembatan yang sangat mepet dengan air,” pungkasnya. (Adv)