SAMARINDA, KATAMEDIA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menanggapi wacana Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud yang menginstruksikan pemangkasan belanja daerah hingga 70 persen. Ia mengkhawatirkan wacana tersebut akan mengganggu roda perekonomian daerah.
Meski menyatakan dukungannya terhadap semangat efisiensi dan fokus belanja pada sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, Andi Harun menilai angka efisiensi yang diminta terlalu tinggi jika diterapkan di level kota dan kabupaten.
“Kalau untuk tingkat provinsi, 70 persen itu mungkin masih masuk akal. Tapi untuk kami di kabupaten dan kota, terlalu berat,” ujar Andi dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).
Ia menegaskan bahwa peredaran uang di masyarakat sangat bergantung pada belanja pemerintah, terutama di daerah yang belum memiliki basis ekonomi yang kuat dari sektor swasta. “Jika perputaran uang ditekan terlalu dalam, ini justru bisa memperparah ketimpangan ekonomi dan memperbesar sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa),” jelasnya.
Andi mengingatkan bahwa pemerintah kota juga memegang tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mengendalikan inflasi. Ia khawatir pemangkasan anggaran yang terlalu ekstrem justru bisa memperlambat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi.
Sebagai alternatif, Pemkot Samarinda tetap mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang merekomendasikan efisiensi anggaran hingga 50 persen. “Kami sudah terapkan itu. Untuk perjalanan dinas, pemangkasan sudah mencapai 50 persen,” tandasnya.
Dengan penekanan pada keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas ekonomi, Andi berharap kebijakan anggaran tidak hanya hemat secara administratif, tetapi juga tetap mendukung denyut ekonomi di tingkat akar rumput.
