KATAMEDIA.CO, SAMARINDA – Perbincangan mengenai rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di Kalimantan Timur kembali mencuat setelah Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, menyinggung penggunaan kendaraan mewah oleh salah seorang kepala daerah di daerah tersebut. Pernyataan itu memicu kembali perhatian publik terhadap kebijakan fasilitas kendaraan pejabat daerah.
Sindiran tersebut dikaitkan dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang sebelumnya sempat menjadi sorotan terkait rencana penggunaan mobil dinas dengan nilai fantastis. Isu ini kembali menjadi bahan diskusi publik, terlebih setelah pernyataan presiden yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pernyataannya, Prabowo bahkan mencontohkan penggunaan kendaraan taktis produksi dalam negeri, yakni Maung, yang nilainya berada di kisaran Rp1 miliar. Perbandingan tersebut dipahami sebagai pesan bahwa pejabat publik diharapkan lebih mengedepankan efisiensi serta penggunaan produk dalam negeri.
Meski kembali menjadi sorotan nasional, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keputusan terkait kendaraan dinas tersebut sebenarnya telah diambil lebih awal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah tanggal 2 Maret sebenarnya kami sudah mengembalikan mobil ini dan administrasinya sudah selesai di tanggal 11 Maret,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).
Menurut Rudy, langkah tersebut diambil setelah pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang luas di Kalimantan Timur. Ia menilai kritik dan masukan publik menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah.
“Pertama, dengan mendengarkan banyaknya aspirasi daripada masyarakat, menimbang, melihat situasi dan kondisi. Kami sudah mengembalikan kendaraan Pemprov Kaltim yang seyogyanya akan kita pergunakan untuk kegiatan pembangunan,” katanya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kalimantan Timur yang terus memberikan pengawasan dan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk partisipasi penting dalam proses pembangunan daerah.
“Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kaltim untuk mengingatkan semuanya. Kami sangat mendengarkan seluruh kritik dan saran, dan kami sangat menerima itu,” paparnya.
Lebih lanjut, Rudy memastikan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dinas tersebut akan dialihkan ke berbagai program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat. Fokus pemerintah daerah diarahkan pada sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga kegiatan sosial.
“Mudah-mudahan lebih bisa bermanfaat untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya standar pelayanan minimum, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk juga kegiatan sosial lainnya,” jelasnya.
Dalam menjalankan aktivitas pemerintahan saat ini, Rudy mengaku menggunakan kendaraan yang tersedia maupun kendaraan pribadinya. Ia bahkan menyebut sering mengemudi sendiri ketika turun ke lapangan agar dapat melihat langsung kondisi masyarakat dan kebutuhan pembangunan di daerah.
“Saya bawa kendaraan sendiri agar bisa melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan, apa yang harus kita benahi,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Rudy juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila terdapat kebijakan yang sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan Kalimantan Timur ke depan.
“Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami mohon untuk bisa dikawal, kita bersama-sama membangun Kaltim,” tutupnya.
