KATAMEDIA, Samarinda — Mulai 2026 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diperkirakan akan mengubah cara kerja dalam pengelolaan APBD, Jumat (21/11/2025).
Setelah bertahun-tahun bergulat dengan serapan anggaran yang tak pernah benar-benar optimal, Pemprov disebut siap memperketat evaluasi sekaligus mempercepat langkah pengadaan.
Wakil Gubernur Kaltim, Ir. H. Seno Aji, memberi sinyal bahwa tahun depan pemerintah ingin bergerak jauh lebih cepat. Ia menegaskan bahwa OPD—khususnya yang mengelola anggaran jumbo—tidak boleh lagi memulai aktivitas pengadaan di tengah tahun, apalagi menjelang akhir.
“Awal tahun itu krusial. OPD besar harus memulai tender atau e-katalog secepat mungkin supaya serapan anggaran kita tidak stagnan,” tegas Seno saat diwawancarai awak media dalam agenda diskusi yang digelar oleh Arus Bawah di Temindung Creative Hub Samarinda.
Di tengah perkiraan serapan APBD tahun ini yang akan bertahan di angka 94–95 persen, pemerintah menilai masih banyak ruang perbaikan. Karena itu, mulai awal 2026, mekanisme monitoring mingguan akan diberlakukan lebih ketat.
OPD yang pergerakannya lambat diprediksi akan mendapat perhatian khusus, terutama yang berpotensi masuk kategori “merah”.
Disinggung mengenai trobosan yang menjadikan Jakarta sebagai role model. Seno mengaku itu merupakan salah satu terobosan yang hampir pasti diadopsi adalah pelaksanaan tender cepat di penghujung 2025.
Model ini, meniru langkah DKI Jakarta, yang lebih dulu memulai proses lelang pada Desember agar kegiatan dapat langsung berjalan begitu kalender beralih ke Januari.
“Ya, ada kemungkinan kita mengarah ke sana. Kita ingin Desember sudah mulai menggerakkan proses tender cepat, sehingga Januari kita tidak mulai dari nol,” jelas Seno.
Jika pola ini jadi diterapkan, ritme serapan APBD Kaltim pada 2026 diproyeksikan lebih merata dan tidak lagi menumpuk di triwulan terakhir.
Pemerintah juga memprediksi adanya peningkatan ketepatan waktu pelaksanaan proyek, yang selama ini kerap terganjal proses pengadaan yang terlambat.
Dengan kombinasi evaluasi yang lebih tajam, percepatan tender, dan pengawasan mingguan, Pemprov optimistis manajemen anggaran 2026 akan lebih efektif. Langkah tersebut dipandang sebagai fondasi penting bagi percepatan program-program prioritas Kaltim pada tahun mendatang (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).
