Edit Content

Pemprov Kaltim Pacu Perubahan Sosial dan Ekonomi Dengan Realisasi Internet Gratis

ktmd - katamedia.co
Rabu, 19 Nov 2025 05:44 WITA
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal.

KATAMEDIA, Samarinda – Membangun ekosistem digital yang merata melalui percepatan program Internet Desa Gratis di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), merupakan salah satu pilar penting dalam agenda besar Jaminan Sosial dan Pembangunan (Jospol) di masa kepemimpinan Rudy-Seno.

Program Jospol—singkatan dari Jaminan Sosial dan Pembangunan Lokal—dirancang sebagai fondasi pemerintahan Benua Etam untuk memastikan pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah 3T.

Di bawah kerangka Jospol, Internet Desa diposisikan bukan sekadar fasilitas teknis, tetapi sebagai pemacu perubahan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Akses internet dinilai sebagai gerbang bagi pendidikan modern, pelayanan publik digital, hingga perluasan peluang usaha bagi warga desa. Karena itu, realisasi program ini didorong dengan pendekatan percepatan di akhir tahun anggaran.

Baca juga  Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2, Bupati Kukar Dorong Sinergi Penuh

Hingga perkembangan 10 November, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim mencatat bahwa 672 desa telah terhubung dengan layanan Internet Desa, atau sekitar 80 persen dari total wilayah sasaran. Masih ada 169 desa sebagai pekerjaan lanjutan, yang kini sedang dikelompokkan berdasarkan kondisi geografis dan kesiapan infrastrukturnya.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut bahwa tantangan terbesar program ini justru berada pada desa-desa yang jauh dari jangkauan kabel fiber optik. Sebagian besar wilayah tersebut hanya memungkinkan penggunaan layanan satelit, yang memerlukan waktu lebih panjang untuk pemasangan. Selain itu, terdapat desa yang hingga kini belum memiliki sumber listrik tetap.

Baca juga  PUPR Kaltim Hadapi Pemotongan Anggaran Turun di Bawah Rp1 Triliun

“Ada desa yang secara teknis bisa dipasangi internet, tapi listriknya tidak ada. Ini yang harus kita pecahkan bersama. Tahun depan kami siapkan kolaborasi dengan Dinas ESDM untuk menghadirkan solusi energi, termasuk tenaga surya, agar Internet Desa bisa berjalan maksimal,” ujar Faisal.

Pada APBD Perubahan, kebutuhan anggaran tambahan relatif kecil, sekitar Rp 2–3 miliar, karena biaya terbesar adalah langganan layanan bulanan, sementara sisa waktu 2025 hanya tinggal dua bulan.

Baca juga  Wacana Gubernur Pangkas Anggaran Hingga 70 Persen, Walikota Samarinda Beri Tanggapan

Fokus tahun depan akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung di desa-desa dengan hambatan teknis tinggi. Pemprov Kaltim berharap Internet Desa tidak hanya menjadi simbol pemerataan layanan, tetapi juga menjadi penggerak era baru pembangunan lokal.

Melalui dukungan Jospol, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh warga desa dapat menikmati akses informasi, pendidikan digital, dan peluang ekonomi yang lebih terbuka, sebagai langkah strategis menuju Kaltim Generasi Emas 2045 (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).

Bagikan:
Berita Rekomendasi