KATA MEDIA Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menyatakan bahwa penerapan konsep kota cerdas tidak dapat dibebankan hanya pada satu instansi.
Menurutnya, Smart City harus dipahami sebagai gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur, baik pemerintah, masyarakat maupun sektor pendukung lainnya.
“Program Smart City bukan hanya program kerja Diskominfo Staper, namun program bersama yang membutuhkan peran serta elemen dalam mewujudkan Smart City di Kabupaten Kutim,” tutur Ronny Bonar, Jumat, 12 November 2025.
Ronny menilai program tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pembangunan daerah. Dengan kondisi Kutim yang memiliki kekayaan sumber daya alam, posisi strategis, serta arah pembangunan industri yang terus berkembang, Smart City dianggap mampu menghadirkan tata kelola berbasis teknologi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Lebij lanjut, ia memandang Smart City sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Ia pun menilai bahwa visi besar Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi yang menargetkan terwujudnya Kutim HEBAT 2045, menuntut adanya inovasi yang adaptif terhadap perkembangan era digital.
Ditegaskannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan.
Ia juga menambahkan bahwa memasuki era digital, pemerintah dituntut mampu mengoptimalkan teknologi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Konsep Smart City, menurut Ronny, bukan sekadar program seremonial, tetap kebutuhan yang harus diwujudkan untuk menghadapi perubahan zaman.
Ia menguraikan bahwa peningkatan infrastruktur digital, penyediaan layanan publik berbasis data, serta penguatan ekosistem inovasi menjadi langkah penting yang harus terus digerakkan oleh seluruh perangkat daerah.
Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha, dapat berperan aktif dalam mendukung implementasi Smart City.
Sebab, menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada kemajuan Kutai Timur. (ADV/MR)
