KATAMEDIA, SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mematangkan substansi regulasi melalui konsultasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Konsultasi tersebut membahas sejumlah aspek yang akan menjadi dasar pengaturan pertambangan MBLB di Kaltim. Di antaranya tata kelola pertambangan, penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan perizinan, hingga kewajiban pemulihan lingkungan.
Rombongan dipimpin Ketua Pansus Ranperda MBLB, Akhmed Reza Fachlevi, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan sejumlah anggota pansus. Pertemuan itu juga melibatkan perwakilan BUMD PT BKS serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian adalah pengaturan jaminan reklamasi. Pansus menilai skema dan besaran jaminan perlu disesuaikan dengan karakteristik komoditas serta lokasi pertambangan.
Pertambangan material sungai seperti pasir, kerikil, dan koral memiliki karakteristik berbeda dengan pertambangan darat seperti batuan dan silika. Karena itu, kewajiban reklamasi perlu diatur secara proporsional agar pemulihan lingkungan tetap terjamin tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan.
Ketua Pansus Ranperda MBLB Akhmed Reza Fachlevi menegaskan pentingnya menyelaraskan regulasi daerah dengan ketentuan pemerintah pusat. Menurutnya, aturan yang disusun juga harus mampu menjawab kebutuhan daerah dan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal.
“Sinkronisasi dengan kementerian teknis sangat penting agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, tetapi tetap mampu menjawab kebutuhan daerah dan membuka ruang bagi pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Selain jaminan reklamasi, pembahasan juga mencakup mekanisme pelayanan perizinan berbasis Service Level Agreement (SLA), sinkronisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta pembagian materi yang perlu diatur dalam Perda maupun Peraturan Gubernur.
Penguatan penugasan BUMD turut menjadi perhatian agar pengelolaan pertambangan MBLB dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan perlindungan kepentingan daerah serta masyarakat.
“Regulasi ini tidak hanya harus memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin resmi, tetapi juga mendorong tata kelola pertambangan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan,” kata Ekti.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal serta pengaturan kewajiban reklamasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komoditas.
“Pengawasan terhadap pertambangan ilegal juga harus diperkuat. Begitu pula kewajiban reklamasi, yang perlu diatur sesuai karakteristik masing-masing komoditas agar pengelolaan pertambangan tetap tertib dan berkelanjutan,” tutup Ekti. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).
