KATAMEDIA, Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menunjukkan komitmen serius dalam mendorong pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Hal ini ditegaskan Anggota Komisi III, Sugiyono, saat menanggapi aspirasi yang disampaikan Forum Masyarakat Peduli Mahulu dalam pertemuan resmi. Menurutnya, pembangunan jalan harus menjadi prioritas utama karena menjadi tulang punggung bagi sektor lainnya.
“Salah satu kendala pembangunan adalah infrastruktur. Komisi III akan mendorong prioritas pembangunan untuk jalan. Karena kendala kelistrikan juga akses jalan yang sulit. Maka Komisi III mendorong agar infrastruktur jalan dapat direalisasikan dengan anggaran Tahun 2026,” ujar Sugiyono.
Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran legislatif terhadap hambatan mendasar pembangunan di Mahulu. Sebagaimana diketahui, infrastruktur jalan berperan besar dalam membuka isolasi wilayah, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Mahulu adalah salah satu kabupaten termuda di Kaltim yang memiliki tantangan geografis yang cukup ekstrem. Kondisi ini memperlambat penetrasi pembangunan, terutama dalam hal konektivitas antarwilayah. Jalan darat yang minim membuat distribusi barang dan mobilitas penduduk menjadi sangat mahal dan tidak efisien.
Menurut pakar perencanaan wilayah, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan harus menjadi program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan inklusi wilayah terpencil dalam arus pembangunan. Tanpa konektivitas memadai, daerah akan terus terpinggirkan secara ekonomi dan sosial.
Sugiyono menilai bahwa aspirasi masyarakat Mahulu tidak boleh diabaikan karena menyangkut kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan.
“Maka dari itu untuk aspirasi dari Forum Masyarakat Peduli Mahulu tadi ya kita harus mendorong dan merespon dengan baik, agar daerah Mahulu ini tidak ketinggalan dari daerah lain,” jelasnya.
Komitmen untuk mendorong anggaran pada tahun 2026 memberi sinyal penting bahwa Mahulu tidak akan terus terpinggirkan. Namun, realisasi rencana ini tentu membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pusat, terutama dalam hal perencanaan dan pembiayaan proyek.
Pembangunan jalan bukan sekadar membuka akses fisik, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing wilayah, dan menciptakan rasa keadilan antardaerah. Upaya yang digagas oleh Komisi III DPRD Kaltim ini diharapkan menjadi titik balik pembangunan di wilayah Mahulu. (Adv)
