Samarinda, KATAMEDIA – Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali dikritisi oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan. Ia menilai bahwa proses pemindahan ibu kota seharusnya tidak dilakukan secara tergesa atau terkesan dipaksakan.
“Saya sih sebenarnya dari awal sudah menyatakan bahwa IKN ini sebenarnya jangan menjadi hal yang sesuatu yang dipaksakan dalam tanda kutip ya,” ujarnya.
Menurutnya, perpindahan ibu kota mestinya membawa manfaat langsung bagi daerah yang dituju.
“Mestinya perpindahan itu didahului oleh kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi daerah ini,” katanya.
Namun, menurut Fadly, yang terjadi saat ini adalah pemindahan administratif tanpa diiringi langkah strategis bagi masyarakat lokal.
“Ini kan sekedar memindahkan ibu kota Indonesia di Kalimantan Timur, atau tepatnya di PPU,” lanjutnya.
Fadly menilai proses pemindahan ibu kota cenderung top-down tanpa partisipasi dan manfaat nyata untuk warga Kalimantan Timur. Ia mempertanyakan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat.
Ia berharap pemerintah pusat lebih bijak dalam merancang pembangunan IKN.
“Apakah kajian perpindahan itu benar-benar sudah dibuat secara matang, secara bijaksana, dan secara ilmiah,” pungkasnya.
Proyek sebesar ini, menurut Firnadi, seharusnya tidak hanya menguntungkan negara, tapi juga membawa kesejahteraan merata bagi daerah-daerah penyangga seperti Kalimantan Timur. (Adv)
