Jalan Kubar-Mahulu Baru Ditangani 14 Kilometer, DPRD Keluhkan Koordinasi dengan BBPJN

ktmd - katamedia.co
Rabu, 18 Nov 2026 08:59 WITA
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Immanuel.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Immanuel.

KATAMEDIA, SAMARINDA – Pembangunan jalan penghubung Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) masih jauh dari kebutuhan. Dari total panjang ruas sekitar 135 kilometer, penanganan yang berjalan sejauh ini baru mencakup sekitar 14 kilometer.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel mengatakan, panjangnya ruas yang belum tertangani menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah. Apalagi, pembangunan jalan di wilayah tersebut melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Menurutnya, pemerintah provinsi tidak bisa begitu saja mengambil alih pembangunan apabila status jalan berada di bawah kewenangan pemerintah lain.

Baca juga  Didesak Buka Riwayat Pendidikan, Legislator Kaltim Tak Keberatan Ijazahnya Diaudit

“Kalau jalan itu harus ada statusnya, apakah jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kabupaten. Jadi, provinsi juga tidak bisa langsung membangun di atas kewenangan pusat maupun kabupaten,” ungkap Ekti saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).

Di luar persoalan kewenangan, Ekti turut menyoroti komunikasi antara DPRD Kaltim dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Ia mengaku koordinasi dengan pimpinan balai saat ini tidak semudah sebelumnya, terutama ketika DPRD membutuhkan informasi mengenai perkembangan proyek.

Baca juga  Produksi Beras Kaltim Naik, DPRD Pertanyakan Kesiapan Daerah Capai Swasembada

“Kalau sekarang dengan kepala balai agak susah komunikasinya. Dulu kita telepon untuk bertemu atau sekadar ngopi, responsnya baik. Kita bisa bertanya perkembangan proyek dan apa yang perlu dibantu,” ungkapnya.

Terbatasnya komunikasi tersebut membuat DPRD tidak leluasa memperoleh perkembangan terbaru pekerjaan di lapangan. Padahal, informasi itu dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat, khususnya warga di daerah pemilihan yang bergantung pada akses jalan penghubung kedua kabupaten.

Baca juga  Relaksasi Pajak Kendaraan Kaltim Dimanfaatkan 74.422 Unit, Firnadi Ikhsan Nilai Efektif Dongkrak Pendapatan

Ekti menegaskan, DPRD tetap berkepentingan mengawasi dan mengetahui perkembangan pembangunan meskipun tidak memiliki kewenangan langsung terhadap jalan nasional.

Ia berharap BBPJN membuka ruang koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan DPRD. Dengan begitu, perkembangan pekerjaan, kendala di lapangan, serta rencana penanganan ruas jalan dapat diketahui secara jelas.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting agar kebutuhan infrastruktur masyarakat pedalaman Kaltim tidak terhambat oleh lemahnya komunikasi antarlembaga. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).

Bagikan:
Berita Rekomendasi