Komisi IV Dorong Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak, Lindungi Masa Depan Generasi Muda

ktmd - katamedia.co
Kamis, 12 Nov 2026 07:59 WITA
Wakil ketua komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti/doc
Wakil ketua komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti/doc

KATAMEDIA, SAMARINDA – Perlindungan anak tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi membutuhkan komitmen dan landasan hukum yang kuat.

Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Kota Samarinda menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai salah satu prioritas usulan legislasi untuk dibahas pada 2027.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan pihaknya sebelumnya mengajukan dua rancangan regulasi, yakni Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak dan Ranperda Kampung Berkualitas.

Namun, setelah mempertimbangkan kebutuhan dan urgensi di masyarakat, Komisi IV memutuskan mendorong regulasi pencegahan perkawinan anak sebagai prioritas utama.

Baca juga  Ketua Komisi IV Sebut UMKM Bisa Jadi Solusi Pengangguran di Samarinda

“Sebenarnya ada dua usulan, tetapi karena harus menentukan mana yang menjadi prioritas untuk 2027, kami memilih Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak,” Tegas Puji sapaan karibnya. Kamis (12/11/2026).

Puji menjelaskan, keputusan tersebut tidak terlepas dari berbagai data dan laporan yang diterima Komisi IV dari sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Pengadilan Agama.

Baca juga  Perumusan Masterplan Pendidikan Kutai Timur Masuki Tahap Penguatan

Selain itu, masukan dari komunitas perempuan dan organisasi profesi turut menjadi bahan pertimbangan. Menurut Puji, berbagai informasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang lebih terarah.

“Kami melihat persoalan ini dari berbagai masukan instansi maupun kelompok masyarakat. Karena itu, pencegahan perkawinan anak perlu diperkuat melalui kebijakan yang jelas,” Ucapnya.

Puji menilai, perkawinan pada usia anak berpotensi menimbulkan persoalan berkelanjutan, baik bagi anak maupun kehidupan keluarga. Sejumlah dampak yang perlu diantisipasi antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, hingga perceraian.

Baca juga  Komisi II DPRD Samarinda Dorong Evaluasi Kinerja OPD dan Optimalisasi RKA 2025

Politisi dari partai Demokrat itu, menegaskan, kehadiran regulasi tersebut nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi aturan administratif, tetapi juga mampu memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

“Jangan sampai anak-anak harus menghadapi persoalan rumah tangga sebelum mereka benar-benar siap secara fisik, mental, maupun sosial. Pencegahan harus menjadi perhatian bersama,” Pungkas Puji. (ADV/DPRD Kota Samarinda).

Bagikan:
Berita Rekomendasi