KATAMEDIA, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) masih menunggu penyelesaian pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Dari total sekitar Rp2,1 triliun yang menjadi hak daerah, dana yang telah diterima disebut baru berkisar Rp28 miliar.
Jumlah tersebut masih jauh dari keseluruhan hak yang seharusnya diterima Pemprov Kaltim. Jika dibandingkan dengan total Rp2,1 triliun, pembayaran yang masuk baru sekitar 1,3 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian karena DBH bukan sekadar tambahan penerimaan daerah. Dana tersebut telah diperhitungkan dalam asumsi pendapatan saat pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mengingatkan keterlambatan penyaluran DBH berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah daerah.
Saat ditemui di Ruang Fraksi PKS DPRD Kaltim, Kamis (12/11/2026), Firnadi menjelaskan bahwa daerah memiliki keterbatasan dalam menentukan waktu maupun besaran penyaluran DBH karena kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat.
“Kita ini bicara DBH, terutama itu hak. Tapi hak yang oleh pusat dipegang oleh mereka. Kapan dia akan menyalurkan, berapa besarnya. Itu sekali daerah memang mengalami kesulitan untuk mengakses itu,” kata Firnadi.
Menurutnya, persoalan menjadi lebih serius ketika dana yang belum disalurkan tersebut sudah masuk dalam perhitungan pendapatan APBD. Pemerintah daerah menyusun anggaran berdasarkan proyeksi penerimaan yang telah diperhitungkan melalui mekanisme dan ketentuan dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, ketika realisasi pendapatan tidak sesuai asumsi, pemerintah daerah harus menghadapi konsekuensi terhadap pembiayaan program yang telah disusun.
Firnadi menjelaskan, anggaran daerah tidak disusun tanpa dasar perhitungan. Setiap sumber pendapatan, termasuk DBH dan transfer ke daerah lainnya, telah diperhitungkan sebagai bagian dari kemampuan fiskal untuk membiayai belanja pemerintah.
Apabila dana tersebut tidak terealisasi, sejumlah program yang sudah direncanakan berpotensi tidak dapat dijalankan sesuai jadwal. Bahkan, kondisi itu dapat menimbulkan kewajiban pembayaran atau utang daerah.
“Kalau tidak terpenuhi, maka akan ada program yang tidak terlaksana. Itu akan ada utang dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah selama ini telah menyusun APBD berdasarkan asumsi pendapatan yang mengacu pada regulasi serta hasil perhitungan dan validasi pemerintah pusat. Karena itu, ketidakpastian penyaluran DBH membuat daerah kesulitan memastikan ketersediaan anggaran untuk menjalankan seluruh program.
Meski demikian, Firnadi berharap persoalan tersebut hanya berkaitan dengan waktu pencairan. Ia menyebut pemerintah daerah masih menantikan penyaluran dana hingga batas waktu yang disebutnya 15 Desember 2026.
“Mudah-mudahan hanya soal waktu. Semoga masih ada waktu sampai 15 Desember ini,” pungkasnya.
Bagi Kaltim, penyelesaian kurang bayar DBH menjadi penting untuk menjaga ruang fiskal daerah, terutama ketika pemerintah telah menetapkan berbagai program pembangunan yang pembiayaannya bergantung pada proyeksi penerimaan tersebut. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).
