KATAMEDIA, SAMARINDA – Pengaturan perdagangan karbon masih dapat dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Kalimantan Timur (Kaltim). Meski kewenangan pungutan karbon telah ditarik ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi tetap memiliki ruang untuk mengatur aktivitas perdagangan karbon, termasuk melalui badan usaha milik daerah (BUMD).
Kepastian tersebut diperoleh Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup DPRD Kaltim dalam konsultasi akhir pematangan draf Raperda bersama Direktorat Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (12/11/2026).
Ketua Pansus Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup DPRD Kaltim Sarkowi V. Zahry mengatakan konsultasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh materi Raperda memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.
“Kami ingin Raperda ini tidak hanya menjadi payung hukum pengelolaan jasa lingkungan hidup, tetapi juga memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lingkungan. Karena itu, setiap pasal harus disusun dengan memperhatikan kewenangan daerah dan tidak bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat,” ujar Sarkowi.
Salah satu poin yang menjadi perhatian Pansus adalah ketentuan Pasal 25 mengenai perdagangan karbon. Pansus meminta penjelasan mengenai batas kewenangan pemerintah provinsi, terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, Rahaditya Afif Sedjati, menjelaskan bahwa kewenangan yang ditarik ke pemerintah pusat adalah pungutan atas karbon, bukan aktivitas perdagangan karbon.
“Perdagangan karbon tetap dapat diatur dan dilaksanakan melalui BUMD dengan berpedoman pada Permenhut Nomor 6 Tahun 2026,” ujarnya.
Penjelasan tersebut memberikan ruang bagi Pansus untuk tetap mempertahankan pengaturan perdagangan karbon dalam Raperda, sepanjang tidak mengambil alih kewenangan pemerintah pusat terkait pungutan karbon.
Selain perdagangan karbon, Pansus juga mengonsultasikan sejumlah materi lain, mulai dari sanksi administratif, insentif dan disinsentif, hingga pembinaan dan pengawasan.
Kemendagri menjelaskan, ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah sepanjang pelaksanaannya tidak melampaui kewenangan pemerintah provinsi.
Pansus juga memberikan penjelasan mengenai valuasi ekonomi lingkungan yang dimuat dalam bab perencanaan. Instrumen tersebut dimaksudkan sebagai dokumen dasar bagi pemerintah provinsi dalam mengarahkan aktivitas dunia usaha, termasuk perusahaan pertambangan, agar memperhitungkan aspek ekonomi lingkungan dalam kegiatan usahanya.
Atas materi tersebut, Kemendagri menyarankan agar fungsi valuasi ekonomi diperjelas sebagai instrumen pendukung perencanaan. Sementara itu, pengelolaan laboratorium lingkungan dinilai tidak perlu dimasukkan dalam Raperda ini dan dapat diatur melalui regulasi tersendiri.(AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).
