KATAMEDIA, SAMARINDA – Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kota Samarinda. Di tengah meningkatnya jumlah lulusan setiap tahun, keterbatasan sekolah negeri dan belum kuatnya program beasiswa daerah dinilai menjadi persoalan yang harus segera mendapat perhatian Pemerintah Kota Samarinda.
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Salah satunya melalui penyediaan program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi asal Samarinda.
Dirinya mengungkapkan besaran bantuan maupun jumlah penerima beasiswa dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengurangi komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau soal beasiswa, semestinya memang ada. Paling tidak mahasiswa atau pelajar asal Samarinda yang berprestasi mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Tinggal disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” Ungkap Anhar, Jum’at (10/7/2026).
Selain persoalan beasiswa, Anhar juga menyoroti polemik yang terus berulang dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Menurutnya persoalan tersebut dipicu oleh ketidakseimbangan antara jumlah sekolah negeri dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah lulusan setiap tahun.
Salah satu wilayah yang dinilai membutuhkan perhatian serius adalah Kecamatan Palaran. Anhar menyebutkan kawasan tersebut sudah layak memiliki tambahan SMP negeri karena daya tampung sekolah yang ada tidak lagi mampu mengakomodasi jumlah lulusan SD.
“Kalau melihat kondisi di Palaran, sebenarnya sudah saatnya dibangun SMP baru. Jumlah lulusan SD cukup banyak, tetapi daya tampung sekolah negeri masih terbatas sehingga banyak siswa harus bersekolah jauh dari tempat tinggalnya,” Ucapnya.
Politisi dari partai PDI Perjuangan itu meminta Pemkot Samarinda mempertimbangkan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak berhasil memperoleh kursi di sekolah negeri dan akhirnya harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
“Jangan sampai anak kehilangan kesempatan belajar hanya karena tidak mendapat kursi di sekolah negeri. Pemerintah harus hadir melalui bantuan biaya pendidikan.” Tutup Anhar. (ADV)
