SAMARINDA, KATAMEDIA.CO – Kawasan kumuh di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan serius berbagai kalangan publik. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), sekitar 36 hektare kawasan kumuh tersebar di beberapa wilayah seperti Kelurahan Sidomulyo, Sidodamai, dan Sungai Dama.
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya penanganan kawasan kumuh yang dilakukan Pemerintah kota (Pemkot).
Meskipun telah ada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), menurutnya pelaksanaannya masih jauh dari harapan dan tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak yang ada di lapangan.
“Kami sudah meminta data rinci dari Dinas Perkim agar dapat dipetakan dengan jelas wilayah mana saja yang harus segera diperbaiki. Program Kotaku memang ada, namun pelaksanaannya harus lebih cepat dan sistematis. Ini harus jadi prioritas pemerintah,” ungkap Ismail. Rabu (26/2/2025).
Tak hanya itu, Ismail juga menyoroti peningkatan akses terhadap air bersih, yang masih menjadi masalah di beberapa kawasan kumuh tersebut. Bahkan ada 25 kepala keluarga di kawasan kumuh belum menerima pasokan air bersih dari Perumdam Tirta Kencana, meskipun air bersih merupakan hak dasar setiap warga negara.
“Air bersih adalah hak setiap warga negara, terutama di kawasan yang membutuhkan perhatian lebih. Program penyediaan air bersih harus merata, tanpa ada kawasan yang tertinggal,” Jelas Ismail.
Untuk itu, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta masalah infrastruktur yang kurang memadai di sejumlah lokasi bisa segera di atasi, khususnya jembatan yang rawan kecelakaan di Kecamatan Samarinda Ilir.
“Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah hal yang utama. Peninggian jalan di sekitar jembatan ini harus segera dilakukan agar tidak membahayakan pengendara, terutama di musim hujan,” Tutup Ismail.
