Samarinda, KATAMEDIA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mendesak pemerintah provinsi untuk segera merealisasikan program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial. Hal ini mengingat tenggat waktu pelaksanaan sudah sangat dekat.

“Kita sudah mendesak pemprov untuk segera merealisasikannya,” ujarnya.

Namun ia mengakui bahwa Kaltim tertinggal dibandingkan daerah lain dalam hal kesiapan.

“Harus mengakui bahwa kita tertinggal. Karena kalau untuk bulan Juli ini kan baru sementara, kita tidak bisa mengejar,” lanjutnya.

Program Sekolah Rakyat adalah bentuk implementasi dari konsep pendidikan inklusif dan afirmatif, di mana pemerintah hadir untuk mengintervensi secara langsung kebutuhan kelompok miskin dan rentan.

“Hanya Samarinda yang saat ini saya optimis bisa berjalan,” ungkapnya.

Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil wilayah Kaltim yang benar-benar siap untuk pelaksanaan awal program tersebut. Keterlambatan ini dikhawatirkan akan berdampak pada pencairan anggaran serta kesempatan bagi ribuan anak yang seharusnya bisa menerima manfaat program ini.

Kompleksitas koordinasi antara Pemprov dan kabupaten/kota disebut sebagai hambatan utama. Komunikasi lintas sektor yang belum optimal membuat kesiapan administratif dan teknis belum terpenuhi.

DPRD Kaltim menekankan agar momentum ini tidak disia-siakan. Diperlukan kerja cepat dan kolaboratif antara dinas pendidikan, Bappeda, dan instansi sosial agar pada September 2025, program bisa dijalankan secara penuh dan merata. (Adv)