KATAMEDIA, Samarinda – Potensi Sungai Mahakam dalam mendukung transportasi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dinilai belum tergarap optimal. Guntur, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, menilai keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi kunci pengelolaan transportasi air yang lebih adil bagi daerah.
“Transportasi air masih menjadi kewenangan pusat, terutama alur Sungai Mahakam yang dikelola oleh KSOP. Tapi kami berharap ada peran BUMD atau Perusda dalam pengelolaan ini,” ujarnya.
Guntur membandingkan pengelolaan Sungai Mahakam dengan Sungai Barito di Kalimantan Tengah, yang telah berhasil dikelola bersama oleh BUMD sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah. “Contohnya di Sungai Barito, di mana BUMD dilibatkan. Kita harap hal serupa bisa terjadi di Mahakam,” tegasnya.
Kondisi Sungai Mahakam sendiri memprihatinkan. Pendangkalan yang terjadi setiap tahun akibat abrasi dan sedimentasi memperburuk kelancaran lalu lintas air. Guntur menyebut, kajian yang pernah ia ikuti menunjukkan rata-rata pendangkalan mencapai lima sentimeter per tahun.
“Terlebih sekarang sungai itu menghadapi pendangkalan yang serius akibat abrasi. Berdasarkan kajian saat saya masih di DPRD kabupaten dulu, pendangkalan rata-rata lima sentimeter per tahun,” ungkapnya.
Namun, pengerukan atau normalisasi sungai belum menjadi rutinitas. Ketiadaan kewenangan daerah dalam mengelola sungai membuat respons terhadap masalah teknis menjadi lamban.
“Padahal pengerukan jarang dilakukan. Kami mendorong agar Perusda bisa dilibatkan dalam normalisasi sungai,” tambah Guntur.
Selain menanggulangi pendangkalan, keterlibatan Perusda juga diyakini akan membawa efek ekonomi ganda. Selain menciptakan lapangan kerja baru, hal ini dapat mengurangi ketergantungan Kaltim terhadap dana dari pusat, sekaligus memperkuat PAD.
Secara teori desentralisasi fiskal, daerah yang memiliki sumber daya strategis seperti sungai semestinya diberi ruang lebih luas dalam pengelolaannya. Termasuk dalam pengaturan tarif tambat, labuh, serta jasa transportasi dan bongkar muat yang saat ini sepenuhnya dikelola pusat.
Jika BUMD Kaltim dapat berperan aktif seperti di daerah lain, maka potensi fiskal lokal akan meningkat dan pemerataan pembangunan bisa lebih mudah dicapai berbasis potensi daerah sendiri. (Adv)
