KATAMEDIA, Jakarta- Dorongan mempercepat modernisasi birokrasi kembali menguat ketika Badan Kepegawaian Negara menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2025 di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Forum ini menjadi ajang pemerintah pusat menegaskan arah pembenahan aparatur yang lebih responsif, bertumpu pada data, serta mampu mengikuti dinamika pembangunan nasional.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa Rakornas tahun ini tidak sekadar menjadi tempat berbagi kebijakan, tetapi arena untuk menyatukan langkah menghadapi tantangan layanan publik yang semakin beragam.
Ia menjelaskan bahwa penataan ulang manajemen ASN harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh.
“Kita perlu menyambungkan strategi pusat dan daerah agar reformasi kepegawaian tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Zudan.
Ia menekankan pentingnya basis data talenta ASN untuk memastikan keputusan yang diambil pemerintah memiliki presisi yang memadai.
Menurut Zudan, mobilitas aparatur akan lebih efektif bila didasari informasi yang akurat tentang kompetensi, kebutuhan wilayah, dan prioritas pembangunan. Sistem talenta itu diharapkan menjadi penopang bagi percepatan program strategis negara.
Salah satu isu paling menonjol dalam Rakornas adalah usulan perubahan mekanisme pelantikan pejabat tinggi pratama (Eselon II), yang nantinya dilakukan langsung oleh Presiden.
BKN menilai pola ini dapat memperkuat konsistensi kebijakan penempatan pejabat di posisi strategis, sekaligus memastikan bahwa jabatan tersebut sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, termasuk yang melihat gagasan tersebut sebagai peluang besar bagi pejabat daerah. Hadir bersama Kepala BKPSDM, Misliansyah, ia mengatakan skema baru itu dapat membuka pintu mobilitas vertikal dan horizontal yang lebih luas.
“Ini memberi kesempatan bagi aparatur dari daerah untuk tampil di panggung nasional. Tidak mustahil pejabat Kutim kelak ditempatkan di pusat atau di provinsi lain,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa konsep ini mungkin mengurangi ruang pemerintah daerah dalam mengatur talenta terbaik mereka.
Namun, Mahyunadi memandang manfaat jangka panjangnya lebih besar, terutama dari sisi profesionalisme aparatur.
Ia menilai birokrasi yang lebih terintegrasi akan menghasilkan tata kelola yang lebih rapi dibanding sistem yang terlalu terkotak-kotak.
Di luar isu kepegawaian, Rakornas juga menyampaikan arah kebijakan strategis pemerintah. Materi dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf disebut memberi gambaran detail mengenai target nasional yang perlu dikawal bersama.
Menurut Mahyunadi, pemaparan tersebut memperlihatkan bagaimana pusat ingin mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Penjelasan para menteri membuat kami lebih jelas melihat arah kebijakan. Bagi daerah, ini menjadi acuan penting untuk menyinkronkan program,” ujarnya.
Ia menyebut Kutai Timur memiliki peluang besar untuk mengikuti irama kebijakan pusat, terutama pada sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah daerah, kata dia, akan membawa seluruh masukan dari Rakornas untuk diserap ke dalam rencana pembangunan.
“Kami ingin memastikan program Kutim tetap sejalan dengan prioritas nasional. Banyak hal dari forum ini yang bisa langsung kami terapkan,” tutur Mahyunadi.
Sebagai bagian dari agenda tahunan, BKN juga menyerahkan BKN Award 2025 kepada sejumlah instansi yang dinilai berhasil mendorong penguatan tata kelola ASN.
Empat kategori penghargaan diberikan, yaitu Implementasi NSPK Manajemen ASN, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Manajemen Talenta, serta Pelayanan Kepegawaian. Penganugerahan ini disebut sebagai bentuk apresiasi atas upaya lembaga-lembaga pemerintah memperbaiki standar profesionalisme aparatur. (ADV/MR)
