Samarinda, KATAMEDIA – Program Beasiswa Kaltim Tuntas yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim mendapat sorotan dari BPK RI. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras menyayangkan masih adanya persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Karena, sangat disayangkan Beasiswa Kaltim Tuntas ternyata masih ada hal-hal yang menjadi persoalan yang disampaikan oleh BPK RI,” ujarnya.

Beasiswa Kaltim Tuntas seharusnya menjadi sarana pemerataan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri Kaltim. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus bebas dari masalah administratif dan akuntabilitas, agar tidak merugikan mahasiswa penerima maupun anggaran daerah.

Berdasarkan kajian dalam bidang manajemen pendidikan dan keuangan publik, program beasiswa yang tidak dikelola secara tepat bisa berdampak pada ketimpangan sosial serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Agus berharap persoalan tersebut segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait agar tidak menjadi temuan berulang di tahun-tahun berikutnya. Komitmen terhadap evaluasi menyeluruh dianggap krusial dalam menjaga keberlangsungan program.

Pentingnya integrasi antara sistem keuangan dan manajemen beasiswa menjadi salah satu solusi agar pengelolaan beasiswa dapat lebih transparan dan efisien. Termasuk audit internal yang rutin dari Inspektorat.

Dengan pengawasan yang ketat dan pemanfaatan sistem digital yang tepat, diharapkan program Beasiswa Kaltim Tuntas bisa menjadi contoh praktik pengelolaan bantuan pendidikan yang baik dan terpercaya. (Adv)