Kepastian Pasokan Listrik Kaltim Dipertanyakan, DPRD Singgung Pembangkit Bermasalah

ktmd - katamedia.co
Sabtu, 14 Nov 2026 09:46 WITA
Ilutrasi PLTU Balikpapan, salah satu pembangkit yang mengalami gangguan. (Istimewa)
Ilutrasi PLTU Balikpapan, salah satu pembangkit yang mengalami gangguan. (Istimewa)

KATAMEDIA, SAMARINDA – Gangguan pasokan listrik di Kalimantan Timur (Kaltim) belum menunjukkan kepastian kapan akan berakhir. Di tengah pemadaman bergilir yang telah berlangsung sekitar empat bulan di Samarinda, DPRD Kaltim juga belum menjadwalkan pembahasan khusus bersama PT PLN untuk meminta penjelasan mengenai kondisi kelistrikan.

Saat dimintai tanggapan, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mengatakan persoalan kelistrikan sebenarnya telah disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada pimpinan DPRD bersama persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Namun, dari dua isu tersebut, baru persoalan BBM yang mendapat tindak lanjut. Sementara pemadaman listrik belum dibahas secara khusus melalui pemanggilan pihak PLN.

“Di DPRD belum ada lembaga yang terkait dengan pemadaman PLN. Tapi kami mengikuti perkembangan yang ada di provinsi,” kata Firnadi saat dikonfirmasi, Sabtu, (14/11/2026).

Persoalan pasokan listrik ini sebelumnya juga menjadi perhatian mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda yang menggelar aksi di Kantor PLN UP3 Samarinda pada 29 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Manajer PLN UP3 Samarinda Adrian Sitompul mengakui pemadaman telah mengganggu aktivitas masyarakat dan menyebut keterbatasan pasokan sebagai kendala utama.

Baca juga  Paser Masih di Posisi Kedua Porprov, Yenni Eviliana Berharap Bisa Rebut Juara Umum

PLN saat itu menjelaskan sistem kelistrikan Kaltim kehilangan pasokan sekitar 100 megawatt (MW) akibat gangguan pada empat unit pembangkit. Tiga unit PLTU di Kaltim dan satu unit pembangkit yang berkaitan dengan wilayah Asam-asam dan TPK dilaporkan mengalami gangguan teknis maupun pemeliharaan menyeluruh secara bersamaan. Kendala pasokan gas juga disebut memengaruhi ketersediaan listrik.

Akibat kondisi tersebut, PLN menerapkan manajemen beban melalui pemadaman bergilir. Durasi pemadaman berkisar dua hingga tiga jam dalam setiap pelaksanaannya untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik.

Saat itu, Adrian menyebut pemadaman masih berpotensi berlangsung selama beberapa minggu ke depan karena gangguan pembangkit belum sepenuhnya teratasi.

Untuk mengatasi keterbatasan daya, PLN menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 278 MW dalam dua tahap. Sebanyak 158 MW ditargetkan beroperasi pada November 2026, sedangkan 120 MW sisanya ditargetkan pada Desember 2026. Sebagian tambahan pasokan sekitar 45 MW disebut telah beroperasi di Batu Licin dan Trisakti.

Baca juga  DPRD Kaltim Masukkan Larangan Diskriminasi Pekerja dengan HIV dalam Ranperda

Meski demikian, penambahan kapasitas tersebut belum serta-merta menjamin pemadaman langsung berakhir. Pemulihan tetap bergantung pada kondisi pembangkit dan pasokan listrik dalam sistem interkoneksi.

Perkembangan tersebut turut menjadi perhatian Firnadi. Ia menilai kemampuan pembangkit dalam memenuhi kebutuhan daya perlu mendapat penjelasan lebih jauh agar penyebab gangguan pasokan listrik di Kaltim dapat dipahami secara utuh.

Selain informasi mengenai sejumlah pembangkit yang tidak beroperasi optimal, Firnadi juga mengaku mendengar kemungkinan kebijakan efisiensi internal PLN berdampak pada pengurangan produksi daya. Informasi tersebut berasal dari laporan anggota dewan di daerah dan belum dikonfirmasi langsung kepada pihak PLN.

“Ada anggota yang melaporkan bahwa efisiensi menyebabkan PLN mengurangi produksi daya. Tapi itu belum terkonfirmasi,” ungkapnya.

Di sisi lain, Firnadi menyebut DPRD terus mengikuti langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menangani persoalan kelistrikan, termasuk komunikasi Gubernur Kaltim dengan PLN hingga tingkat pusat.

Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota juga disebut turut berkomunikasi dengan PLN untuk mencari solusi atas gangguan pasokan di wilayah masing-masing.

Baca juga  DPRD Kaltim Dorong Pembangunan Sekolah Baru di Wilayah Tertinggal

Namun, berbagai langkah tersebut dinilai belum cukup menjawab secara menyeluruh kondisi kelistrikan yang sebenarnya. Menurut Firnadi, DPRD perlu memperoleh penjelasan yang pasti agar masyarakat mengetahui penyebab gangguan pasokan sekaligus langkah yang disiapkan untuk mengatasinya.

Ia mengingatkan DPRD memiliki fungsi membantu mencari jalan keluar atas persoalan yang belum terselesaikan di tingkat eksekutif. Karena itu, lembaga legislatif juga perlu memastikan informasi mengenai kondisi kelistrikan yang disampaikan kepada masyarakat memiliki dasar yang jelas.

“Bagaimana kita di lembaga ini juga bisa memastikan, menjawab dengan pasti seperti apa sebenarnya kondisi PLN ini,” tegasnya.

Terkait kemungkinan RDP dengan PLN, Firnadi belum memastikan jadwal pemanggilan. Ia memilih melihat perkembangan penanganan yang sedang berjalan sebelum DPRD menentukan langkah berikutnya.

Meski demikian, persoalan pasokan listrik tetap membutuhkan kejelasan, terutama mengenai kondisi empat unit pembangkit yang sebelumnya dilaporkan mengalami gangguan, realisasi tambahan kapasitas, serta kepastian pemulihan pasokan agar pemadaman bergilir tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).

Bagikan:
Berita Rekomendasi