KATAMEDIA, SAMARINDA – Upaya menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari dampak peredaran minuman beralkohol ilegal membutuhkan pengawasan yang konsisten, bukan sekadar penindakan sesaat.
Karena itu, komisi I DPRD Kota Samarinda mendukung pemusnahan 4.741 barang hasil penindakan, termasuk minuman keras (miras) yang melanggar peraturan daerah (perda), sekaligus mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan aktivitas penjualannya.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, usai pemusnahan barang bukti oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda di halaman parkir Balai Kota, Rabu (11/11/2026) kemaren.
“Pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta menekan peredaran minuman beralkohol ilegal,” Ungkap Samri saapan karibnya saat ditemui di kantor DPRD Samarinda. Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, penindakan terhadap peredaran miras yang tidak sesuai ketentuan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak tebang pilih.
Samri menegaskan, setiap pelanggaran perlu ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi pihak lain.
“Kami mendukung langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar aturan. Namun, seluruh proses penertiban harus tetap mengedepankan prosedur hukum sehingga penegakan perda berjalan secara tertib, profesional, dan memiliki kepastian,” Tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemusnahan barang bukti tidak boleh menjadi akhir dari upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol.
Pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap tempat penjualan, jalur distribusi, hingga potensi peredaran tanpa izin.
“Jangan sampai setelah barang bukti dimusnahkan, peredarannya kembali terjadi dengan pola yang sama. Pengawasan harus diperketat dan dilakukan secara konsisten agar penindakan benar-benar memberikan dampak,” Ucap Samri.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu pemerintah mengawasi lingkungan masing-masing, terutama untuk mencegah akses minuman beralkohol terhadap anak-anak dan remaja.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan dan kepedulian masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan aktivitas penjualan yang melanggar ketentuan. Tujuan akhirnya bukan hanya menertibkan, tetapi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan melindungi generasi penerus,” Pungkas Samri. (ADV/DPRD Kota Samarinda).









