KATAMEDIA, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Samarinda mendorong penguatan edukasi antinarkoba sejak dini melalui lingkungan sekolah sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda.
Upaya tersebut dinilai perlu melibatkan lintas instansi agar tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berkembang menjadi program pencegahan yang terarah dan berkelanjutan.
Kepada awak medis, anggota komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menekankan pentingnya kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA).
Sinergi tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan lintas perangkat daerah yang membahas upaya menekan penyalahgunaan narkotika di Kota Tepian.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika sudah ada kasus. Yang lebih penting adalah membangun pencegahan sejak awal, sehingga seluruh pihak memiliki kepedulian yang sama terhadap bahaya narkoba,” Ungkap Ismail sapaan karibnya. Senin (19/10/2026).
Menurutnya, salah satu gagasan yang mengemuka ialah mengintegrasikan pendidikan antinarkoba ke dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di sekolah.
Melalui pendekatan tersebut, pelajar diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai risiko penyalahgunaan narkotika sejak dini.
Namun, Ismail menegaskan bahwa konsep tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut agar penerapannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan.
“Sekolah menjadi salah satu ruang strategis untuk membangun kesadaran pelajar, tetapi upaya ini tidak bisa hanya dibebankan kepada guru. Keluarga dan instansi terkait juga harus terlibat,” Tegasnya.
Selain penguatan edukasi, wacana tes urine bagi pelajar turut mencuat sebagai salah satu opsi deteksi dini. Ismail menilai, pemeriksaan tersebut dapat dipertimbangkan untuk membantu mengidentifikasi potensi penyalahgunaan narkotika sehingga pendampingan dapat dilakukan lebih awal.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan tes urine belum dibahas secara khusus dalam pertemuan lintas instansi tersebut.
“Tes urine bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari deteksi dini. Tetapi kita juga harus menghitung kemampuan anggaran daerah,” Jelas Ismail.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap koordinasi antara BNN, Dinas Pendidikan, DP2PA, keluarga, dan pihak sekolah dapat menghasilkan langkah konkret yang berkesinambungan untuk melindungi generasi muda.
“Yang terpenting, setiap upaya pencegahan harus bisa dilaksanakan secara realistis dan berkelanjutan, sehingga tidak berhenti pada pembahasan atau kesepakatan saja,” Tutup Ismail. (ADV/DPRD Kota Samarinda).
