Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan Demi Pendidikan yang Lebih Prioritas

ktmd - katamedia.co
Selasa, 17 Jun 2025 10:56 WITA
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin

KATAMEDIA, Samarinda – Fokus terhadap penggunaan anggaran pendidikan secara tepat dan berorientasi pada prioritas utama menjadi sorotan penting dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin. Ia menilai bahwa belanja pendidikan harus diarahkan untuk kepentingan langsung siswa, bukan infrastruktur yang kurang mendesak.

“Di Dinas Pendidikan, efisiensi terlihat dari penghematan pembangunan pagar dan toilet, dan kita ingin fokus ke pendidikan, bukan hal tidak prioritas,” katanya.

Baca juga  Inisiatif Bersama Kecamatan Muara Wis dalam Menyikapi Stunting

Tak hanya itu, ia juga menyoroti perlunya penerapan pendidikan gratis yang benar-benar dilakuakn secara menyeluruh.

“Kita ingin pendidikan benar-benar gratis,” tegasnya, mengacu pada kebutuhan untuk mencakup pembebasan biaya seragam dan buku pelajaran, bukan hanya SPP.

Temuan dari UNESCO memperkuat pandangan tersebut, bahwa peningkatan kualitas pendidikan sangat bergantung pada investasi terhadap infrastruktur esensial, bahan ajar, dan kualitas pengajar. Oleh karena itu, efisiensi anggaran sebaiknya diarahkan untuk mendukung area-area vital tersebut.

Baca juga  DPRD Kaltim Dorong Perhatian Lebih untuk Kesejahteraan Guru TPA

Anggaran yang dikelola secara efisien bisa digunakan untuk pelatihan guru, penyediaan buku, serta sarana dan prasarana belajar yang langsung berdampak pada hasil pendidikan siswa.

Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) juga penting untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan dapat memberikan hasil nyata sesuai tujuan pendidikan.

Pendidikan gratis yang menyeluruh akan memperluas akses bagi masyarakat kurang mampu dan membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antardaerah.

Baca juga  Desa Loh Sumber Bersiap Hadapi Pemindahan IKN dengan Program Pengembangan SDM

Agar implementasinya berjalan optimal, pengawasan yang ketat dari masyarakat, DPRD, dan lembaga pengawas lainnya sangat diperlukan agar dana pendidikan tidak melenceng dari tujuan utamanya. (Adv)

Bagikan:
Berita Rekomendasi