KATAMEDIA, Sangatta- Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 kembali ditegaskan dalam rapat koordinasi nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemkab Kutim menargetkan serapan anggaran minimal 95 persen hingga akhir tahun.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, setelah mengikuti Zoom Meeting percepatan realisasi APBD bersama seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dari Kutim, kegiatan berlangsung di Ruang Zoom Bappeda, Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Senin (17/11/2025).
Dalam forum tersebut, Kemendagri meminta setiap daerah mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan agar seluruh program pembangunan berjalan tepat waktu.
Mahyunadi menilai arahan itu relevan dengan kondisi Kutim yang tengah memaksimalkan serapan anggaran.
Menurutnya, meskipun penyerapan APBD Kutim saat ini baru berada pada kisaran 45 persen, progres di berbagai perangkat daerah menunjukkan tren positif.
“Memang penyerapannya belum tinggi, tetapi hampir semua pekerjaan sudah berjalan paralel. Dengan kondisi itu, kami percaya bisa mengamankan target yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Wabup juga memastikan bahwa seluruh program yang telah disahkan, termasuk yang berasal dari APBD Perubahan, telah memasuki tahap pelaksanaan.
Ia menekankan bahwa kegiatan prioritas menjadi fokus utama.
“Setiap agenda prioritas sudah bergerak. Apa pun yang sudah disetujui di APBD maupun perubahan, kami pastikan dituntaskan,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, menyampaikan bahwa pemerintah pusat mencatat Kutim berada dalam kategori aman terkait penyerapan anggaran.
“Dalam sesi pemaparan, banyak daerah menyebut kendala yang mereka hadapi. Kutim relatif tidak menunjukkan persoalan signifikan, sehingga kami optimistis realisasi bisa melampaui 85 persen,” jelasnya.
Terkait sejumlah kegiatan yang sempat tertunda pada tahun sebelumnya, Noviari menegaskan bahwa Pemkab tetap berhati-hati agar tidak memunculkan beban baru, terutama di tengah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026.
“Yang penting tahun depan tidak menambah utang. Kami ingin pembangunan tetap proporsional dan selaras dengan kapasitas fiskal,” ujarnya.
Pemkab Kutim berharap percepatan realisasi anggaran dapat mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah. (ADV/MR)
