KATAMEDIA, Sangatta- Upaya memperkuat stabilitas harga dan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual dari Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Senin (17/11/2025).

Rakor yang dirangkai dengan pembahasan kerja sama antardaerah (KAD) itu menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyusun langkah antisipatif, terutama karena konsumsi masyarakat diprediksi meningkat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menekankan bahwa kesiapan daerah dalam mengamankan stok pangan sangat menentukan kestabilan pasar. Ia menyebut bahwa akhir tahun kerap menjadi titik rawan bagi fluktuasi harga.

“Ketika permintaan naik, tantangannya bukan hanya soal stok, tetapi juga kelancaran distribusi. Maka dari itu, kita perlu bekerja lebih terkoordinasi agar kebutuhan pokok tetap bisa diakses masyarakat dengan harga wajar,” ujarnya.

Menurut Noviari, Rakor ini tidak hanya berorientasi pada persiapan Nataru, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan pangan daerah. Ia menilai Kutim perlu memperkuat rantai produksi dan distribusi agar lebih siap menghadapi tekanan inflasi di masa mendatang.

“Fokus kita bukan sekadar mengatasi gejolak harga musiman. Kita ingin Kutim memiliki sistem pangan yang lebih kuat, lebih efisien, dan lebih tahan menghadapi berbagai dinamika pasar,” tambahnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada TPID Kutim yang selama ini dinilai aktif menjalankan program-program pengendalian inflasi seperti pasar murah dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendukung stabilisasi harga di tingkat lokal.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri II, Bima Arya Sugiarto, yang memimpin jalannya Rakor, memaparkan perkembangan inflasi nasional berdasarkan data Oktober 2025.

Ia menyebut angka inflasi Indonesia berada di posisi 2,28 persen dan menempati urutan ke-88 dari 166 negara, serta berada di peringkat kedelapan di kawasan ASEAN.

Bima menegaskan bahwa pergerakan inflasi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh global sekaligus dinamika lokal di tiap daerah. Karena itulah, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus mengawal stabilitas harga melalui langkah-langkah terstruktur dan responsif.

“Situasi ekonomi yang berubah cepat menuntut daerah beradaptasi. Kita harus memastikan pengendalian inflasi berjalan konsisten agar tekanan harga dapat diminimalkan,” tegasnya. (ADV/MR)