KATAMEDIA, SAMARINDA – Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses DPRD Samarinda diminta terlebih dahulu dibahas di tingkat RT melalui rembuk warga. Langkah tersebut dinilai penting agar usulan yang disampaikan benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat dan dapat dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda daerah pemilihan Samarinda Ulu, Muhammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan seluruh aspirasi hasil reses akan dikumpulkan sebelum dibawa ke pembahasan dan dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Hal tersebut disampaikannya saat reses masa sidang III tahun 2026 di Bungas Coffee, Jalan MT Haryono, Samarinda, Kamis sore (8/10/2026).
Novan mengatakan, masyarakat perlu menentukan terlebih dahulu usulan mana yang benar-benar menjadi kebutuhan bersama. Karena itu, RT diminta menggelar rembuk warga sebelum membuat proposal.
“Beberapa RT tolong, seperti kalian membuat rembuk warga, tolong rembukkan ke warganya mana aspirasi yang akan disampaikan. Buat proposalnya menjadi satu. Langsung ke DPRD,” ujar Novan.
Menurutnya, sistem perencanaan pembangunan saat ini sudah berbasis digital. Artinya, setiap program harus masuk dalam perencanaan agar dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, aspirasi hasil reses nantinya akan diproses ketika sistem SIPD dibuka. Usulan yang tidak masuk dalam sistem perencanaan akan sulit untuk direalisasikan.
“Kalau tidak ada perencanaannya tidak akan bisa dilaksanakan. Toh bisa dilaksanakan, saya pastikan diperiksa oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Novan mencontohkan sejumlah aspirasi yang telah diterima dalam reses, seperti kebutuhan penerangan dan peningkatan jalan di kawasan TPA Kelurahan Bukit Pinang serta pembangunan drainase di Kelurahan Jawa.
Ia berharap masyarakat tidak hanya menyampaikan kebutuhan secara lisan, tetapi melengkapinya dengan proposal agar usulan memiliki dasar yang jelas dalam proses perencanaan.
Ketua DPD II Partai Golkar Samarinda Andi Satya Adi Saputra yang turut hadir mengapresiasi mekanisme reses sebagai ruang bagi masyarakat menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat.
Menurutnya, reses menjadi momentum untuk membangun komunikasi dua arah sehingga aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah.
Andi Satya juga mengingatkan masyarakat bahwa DPRD bukan lembaga eksekutif. Karena itu, tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan.
Ia berharap usulan yang telah disampaikan kepada Novan dapat dikawal hingga masuk dalam bentuk program kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. (ADV/DPRD Kota Samarinda).
