KATAMEDIA, KUKAR – Penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai penting untuk menjaga pergerakan ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pun mendorong pembaruan data pelaku usaha agar program pembinaan dan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada aktivitas perusahaan besar.
Koperasi dan UMKM juga memiliki kontribusi penting karena kegiatan usahanya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Mereka memiliki peran penting karena aktivitas ekonominya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sektor ini harus terus kita perkuat,” kata Aulia pada Sabtu, (31/10/2026).
Salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah memastikan data pelaku usaha selalu sesuai dengan kondisi terkini.
Data yang tidak diperbarui berisiko membuat program pemerintah tidak tepat sasaran, terutama dalam menjangkau pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dukungan.
Karena itu, pendataan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Langkah tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan bentuk dukungan dan program pengembangan usaha.
“Pendataan harus terus diperbarui supaya program yang diberikan benar-benar menyentuh pelaku usaha yang membutuhkan,” katanya.
Selain pembaruan data, Aulia menekankan pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki tata kelola usaha.
Pendampingan tersebut diharapkan dapat membuat UMKM lebih siap menghadapi persaingan ketika menjangkau pasar yang lebih luas.
Melalui pembaruan data dan pendampingan yang berkelanjutan, pengembangan koperasi dan UMKM diharapkan semakin terarah.
Dukungan pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha, tetapi juga memperkuat kualitas produk, daya saing, dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, penguatan koperasi dan UMKM tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian serta keberlanjutan usaha masyarakat.
“Kita perlu mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Jangan sampai data yang digunakan pemerintah sudah tidak sesuai dengan keadaan usaha masyarakat,” tandasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).
