Sangatta – Penguatan pertahanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur semakin menjadi perhatian serius, seiring meningkatnya potensi ancaman terhadap keamanan data pemerintah daerah. Dalam upaya tersebut, konsep dasar keamanan informasi atau trias CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) kembali ditekankan sebagai landasan utama untuk melindungi informasi dari akses, perubahan, maupun gangguan yang tidak sah.
Penegasan itu disampaikan oleh Muhammad Rais Fajarhuda, Manggala Informatika Ahli Pertama pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Dasar Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) bagi Pemerintah Daerah Kutai Timur, Senin (17/11/2025) di Ruang Rapat Diskominfo.
Rais menjelaskan bahwa Confidentiality merupakan upaya memastikan kerahasiaan informasi tetap terpelihara sehingga tidak dapat diakses pihak yang tidak berwenang. Integrity, lanjutnya, menyoroti pentingnya akurasi dan keutuhan data agar tidak terjadi perubahan tanpa izin. Sementara Availability menekankan bahwa informasi harus tetap tersedia dan dapat diakses secara tepat waktu oleh pihak yang memiliki hak.
Di sisi lain, Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian Diskominfo Staper Kutim, Sulisman, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini mengangkat tema pengenalan dasar tim tanggap insiden siber bagi perangkat daerah. Melalui kegiatan ini, peserta diperkenalkan pada konsep, peran, serta fungsi Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai garda depan dalam menjaga keamanan informasi di lingkungan pemerintah.
“Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi seluruh anggota CSIRT mengenai mekanisme koordinasi dan langkah-langkah penanganan insiden siber,” jelasnya.
Sulisman menambahkan bahwa manfaat kegiatan tidak hanya berhenti pada peningkatan kesadaran aparatur terhadap risiko siber. Lebih dari itu, pelatihan ini juga mendorong tumbuhnya kemampuan awal dalam mendeteksi dan melaporkan insiden, memperkuat kerja sama lintas perangkat daerah, serta menjadi fondasi bagi pengembangan CSIRT yang lebih matang ke depan, termasuk peningkatan kompetensi dan penyusunan prosedur penanganan insiden yang lebih sistematis.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah di tengah perkembangan pesat teknologi informasi. Menurutnya, transformasi digital memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa risiko serangan siber yang dapat mengganggu pelayanan publik dan merugikan pemerintah maupun masyarakat.
“Karena itu, keberadaan CSIRT sangat strategis sebagai benteng awal untuk menjaga ketahanan dan keandalan sistem informasi pemerintah daerah,” tegas Ronny. (ADV/DS)
