KATAMEDIA, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda memberikan perhatian khusus terhadap kondisi kas daerah yang saat ini sangat bergantung pada realisasi penerimaan. Di tengah keterbatasan dana yang ada, pemenuhan kewajiban belanja pemerintah khususnya pembayaran gaji pegawai harus tetap menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan aparatur sipil.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tercantum dalam APBD, tetapi juga oleh ketersediaan dana yang benar-benar masuk ke kas daerah.
Ia menyebut penerimaan daerah mengalami penurunan, sementara kepastian waktu masuknya dana transfer juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Situasi tersebut membuat pengelolaan arus kas harus dilakukan secara cermat agar kewajiban pemerintah tetap dapat dipenuhi.
“Kas daerah saat ini sangat bergantung pada penerimaan yang masuk. Sementara itu, kebutuhan yang paling utama adalah pembayaran gaji karena itu merupakan kewajiban,” ujar Novan, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, pemerintah harus mampu menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Kebutuhan yang bersifat wajib perlu diamankan terlebih dahulu agar tidak terganggu oleh pengeluaran lain yang masih dapat disesuaikan pelaksanaannya.
Novan memahami persoalan tersebut menempatkan pemerintah dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, terdapat kewajiban yang harus dibayarkan, sedangkan di sisi lain realisasi penerimaan daerah tidak selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan belanja.
Ia juga menjelaskan bahwa besaran anggaran dalam APBD merupakan perencanaan pendapatan dan belanja. Karena itu, keberadaan alokasi anggaran tidak serta-merta berarti seluruh dana telah tersedia di kas daerah untuk langsung digunakan.
Terkait pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP), Novan belum menyampaikan kesimpulan mengenai penyelesaian persoalan tersebut. Ia menyebut perlu ada perkembangan informasi dan pembahasan lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait untuk mengetahui kondisi serta langkah yang akan diambil pemerintah.
DPRD, menurutnya, perlu memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan daerah sebelum menarik kesimpulan. Kepastian mengenai realisasi penerimaan, ketersediaan kas, dan skema penyelesaian kewajiban menjadi bagian penting dalam menentukan langkah selanjutnya. (ADV/DPRD Kota Samarinda).
