KATAMEDIA, KUKAR – Minimnya dokter di sejumlah puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sempat menjadi persoalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dasar.
Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memastikan kebutuhan dokter di seluruh puskesmas kini telah terpenuhi, termasuk di wilayah Marangkayu dan Tabang.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemenuhan tenaga medis tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang terus dibenahi pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata.
Dia menyebut, sebelumnya terdapat sejumlah puskesmas yang belum memiliki dokter. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Kukar bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) hingga akhirnya kebutuhan tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat dipenuhi.
“Kemarin Marangkayu dan Tabang itu dokternya tidak ada, tapi hari ini sudah terpenuhi,” ujarnya saat memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Kabupaten Kukar pada Kamis, (12/11/2026).
Meski seluruh puskesmas kini telah memiliki dokter, Aulia menegaskan pemenuhan tenaga kesehatan tidak cukup hanya dilakukan melalui penempatan. Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga keberlangsungan ketersediaan petugas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara konsisten.
Pemkab Kukar juga berupaya memperkuat pelayanan kesehatan hingga tingkat desa. Salah satunya melalui penganggaran satu perawat dan satu bidan di masing-masing desa melalui anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Menurut Aulia, kebutuhan tenaga kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Karena itu, keterlibatan tenaga kesehatan di tingkat desa diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Program tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan maupun wilayah dengan keterbatasan akses layanan.
Aulia mengatakan, upaya pemenuhan tenaga kesehatan merupakan bagian dari pembenahan sistem kesehatan daerah. Melalui pembagian peran yang lebih jelas antara puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan di desa, pemerintah berharap pelayanan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kukar.
Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinkes dan seluruh jajaran pelayanan kesehatan agar ketersediaan tenaga medis tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi benar-benar berdampak pada pelayanan masyarakat.
“Kita sadar bahwa ASN dan PPPK saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan,” tandasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).
